Mendagri: Paripurna Istimewa Penting untuk Dengar Program Anies-Sandi
Senin, 23 Oktober 2017 - 19:36 WIB
Mendagri: Paripurna Istimewa Penting untuk Dengar Program Anies-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai DPRD DKI Jakarta wajib menggelar rapat paripurna istimewa usai dilantiknya Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Paripurna istimewa ditujukan untuk mendengar program kerja Anies-Sandi karena akan diakomodir dalam APBD Perubahan 2018.
"Kami sudah menyampaikan kepada DPRD, sudah menyampaikan kepada Sekda DKI, lewat Dirjen Otda, walaupun masih debatable DPRD punya argumentasi aturan, tapi sebaiknya dengan gubernur baru kan perlu didengar (Anies-Sandi dalam paripurna)," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Menurut Tjahjo, DPRD DKI merupakan wakil rakyat yang mewakili suara dan aspirasi masyarakat di Jakarta. Sehingga, sudah semestinya DPRD DKI juga mendengar program kerja Gubernur dan Wagub yang baru saja dilantik karena terkait dengan persiapan APBD Perubahan 2018.
"Saya kira perlu didengar, baik itu revisi program kerjanya untuk mempersiapkan APBD tahun depan, sesuai dengan janji politik," ujar Politikus PDI Perjuangan itu. Karena itu, Tjahjo menegaskan, rapat paripurna istimewa DPRD DKI ini sifatnya wajib dilakukan.
Karena bagaimanapun, DPRD dan Pemprov DKI perlu bekerja sama dalam membangun DKI. "Kalau saya melihatnya wajib dong, apapun DPRD dan pemerintah itu satu bagian," tegasnya.
Adapun surat tanggapan dari DPRD DKI, Tjahjo menjawab DPRD DKI belum merespons suratnya yang meminta agar DPRD DKI melakukan rapat paripurna istimewa."Belum ada," ucapnya.
"Kami sudah menyampaikan kepada DPRD, sudah menyampaikan kepada Sekda DKI, lewat Dirjen Otda, walaupun masih debatable DPRD punya argumentasi aturan, tapi sebaiknya dengan gubernur baru kan perlu didengar (Anies-Sandi dalam paripurna)," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Menurut Tjahjo, DPRD DKI merupakan wakil rakyat yang mewakili suara dan aspirasi masyarakat di Jakarta. Sehingga, sudah semestinya DPRD DKI juga mendengar program kerja Gubernur dan Wagub yang baru saja dilantik karena terkait dengan persiapan APBD Perubahan 2018.
"Saya kira perlu didengar, baik itu revisi program kerjanya untuk mempersiapkan APBD tahun depan, sesuai dengan janji politik," ujar Politikus PDI Perjuangan itu. Karena itu, Tjahjo menegaskan, rapat paripurna istimewa DPRD DKI ini sifatnya wajib dilakukan.
Karena bagaimanapun, DPRD dan Pemprov DKI perlu bekerja sama dalam membangun DKI. "Kalau saya melihatnya wajib dong, apapun DPRD dan pemerintah itu satu bagian," tegasnya.
Adapun surat tanggapan dari DPRD DKI, Tjahjo menjawab DPRD DKI belum merespons suratnya yang meminta agar DPRD DKI melakukan rapat paripurna istimewa."Belum ada," ucapnya.
(whb)
