Bulan Madu Anies-Sandi Disibukkan dengan Anggaran
Sabtu, 14 Oktober 2017 - 12:41 WIB
Bulan Madu Anies-Sandi Disibukkan dengan Anggaran
A
A
A
BULAN madu buat pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampaknya harus diisi dengan kerja keras. Begitu menjabat sebagai pemimpin Jakarta periode 2017–2022, mereka harus langsung menyingsingkan lengan baju untuk menjalankan roda pembangunan Jakarta. Salah satu di antara tugas mereka adalah melanjutkan pengelolaan keuangan yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.
Ini tugas berat mengingat APBD-P DKI 2017 mengalami penambahan anggaran. Dalam nota keuangan daerah perubahan yang disahkan awal Oktober kemarin, APBD-P P 2017 DKI mencapai Rp71,89 triliun atau lebih besar 2,34% dibanding APBD 2017. “Saya sampaikan bahwa APBD (perubahan) Provinsi DKI Jakarta 2017 naik sebesar Rp1,70 triliun atau 2,43% dari Rp70,19 triliun,” ujar Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta di masanya.
Naiknya anggaran perubahan DKI 2017 itu salah satunya disebabkan oleh kenaikan penerimaan pembiayaan. Dalam anggaran DKI 2017, penerimaan pembiayaan dipatok sebesar Rp7,72 triliun. Penetapan angka itu didasarkan pada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2016 dan penerimaan penerusan pinjaman pemerintah pusat.
Nah, pada APBD-P kali ini, penerimaan pembiayaan naik menjadi Rp9,30 triliun. Sementara, untuk pengeluaran pembiayaan, terdapat peningkatan sebesar Rp3,42 triliun menjadi Rp10 triliun. “Pengeluaran pembiayaan sebagian besar digunakan untuk penyertaan modal daerah (PMD) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018, percepatan peningkatan pembangunan transportasi massal, serta beberapa proyek potensial,” kata Djarot.
Sebagai tuan rumah Asian Games, DKI Jakarta memang harus mempersiapkan infrastruktur untuk penyelenggaraan pesta olahraga kawasan Asia tersebut. Salah satunya adalah melaksanakan proyek-proyek yang merupakan penugasan dari pemerintah pusat, seperti proyek light rail transit (LRT) dan velodrome. “Itu yang paling tinggi sampai Rp3,5 triliun. Itu masuk di APBD perubahan,” kata Saefullah, Sekretaris Daerah DKI.
Nah, yang berat adalah ketika total APBD-P DKI 2017 mengalami kenaikan, anggaran belanja justru mengalami penurunan. Dalam APBD-P 2017, anggaran belanja turun sekitar Rp1,7 triliun menjadi Rp61,89 triliun. Di tengah pertumbuhan ekonomi Jakarta di kuartal II yang melambat, pengurangan anggaran itu tentu akan semakin berat bagi pemimpin baru Jakarta untuk mendongkrak pertumbuhan.
Bagaimana Anies-Sandi menyiasati hal tersebut? Dapatkan informasi selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi Nomor 33 Tahun 6, 2017 yang terbit Senin (16/10/2017).
![Bulan Madu Anies-Sandi Disibukkan dengan Anggaran]()
Ini tugas berat mengingat APBD-P DKI 2017 mengalami penambahan anggaran. Dalam nota keuangan daerah perubahan yang disahkan awal Oktober kemarin, APBD-P P 2017 DKI mencapai Rp71,89 triliun atau lebih besar 2,34% dibanding APBD 2017. “Saya sampaikan bahwa APBD (perubahan) Provinsi DKI Jakarta 2017 naik sebesar Rp1,70 triliun atau 2,43% dari Rp70,19 triliun,” ujar Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta di masanya.
Naiknya anggaran perubahan DKI 2017 itu salah satunya disebabkan oleh kenaikan penerimaan pembiayaan. Dalam anggaran DKI 2017, penerimaan pembiayaan dipatok sebesar Rp7,72 triliun. Penetapan angka itu didasarkan pada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2016 dan penerimaan penerusan pinjaman pemerintah pusat.
Nah, pada APBD-P kali ini, penerimaan pembiayaan naik menjadi Rp9,30 triliun. Sementara, untuk pengeluaran pembiayaan, terdapat peningkatan sebesar Rp3,42 triliun menjadi Rp10 triliun. “Pengeluaran pembiayaan sebagian besar digunakan untuk penyertaan modal daerah (PMD) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018, percepatan peningkatan pembangunan transportasi massal, serta beberapa proyek potensial,” kata Djarot.
Sebagai tuan rumah Asian Games, DKI Jakarta memang harus mempersiapkan infrastruktur untuk penyelenggaraan pesta olahraga kawasan Asia tersebut. Salah satunya adalah melaksanakan proyek-proyek yang merupakan penugasan dari pemerintah pusat, seperti proyek light rail transit (LRT) dan velodrome. “Itu yang paling tinggi sampai Rp3,5 triliun. Itu masuk di APBD perubahan,” kata Saefullah, Sekretaris Daerah DKI.
Nah, yang berat adalah ketika total APBD-P DKI 2017 mengalami kenaikan, anggaran belanja justru mengalami penurunan. Dalam APBD-P 2017, anggaran belanja turun sekitar Rp1,7 triliun menjadi Rp61,89 triliun. Di tengah pertumbuhan ekonomi Jakarta di kuartal II yang melambat, pengurangan anggaran itu tentu akan semakin berat bagi pemimpin baru Jakarta untuk mendongkrak pertumbuhan.
Bagaimana Anies-Sandi menyiasati hal tersebut? Dapatkan informasi selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi Nomor 33 Tahun 6, 2017 yang terbit Senin (16/10/2017).
(amm)
