Para Pengemudi Angkutan Online Desak Gubernur Turun Tangan
A
A
A
BANDUNG - Para pengemudi (driver) angkutan online meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan segera turun tangan untuk mengatasi berbagai persoalan antara driver online dan konvensional di lapangan. Para driver online mengaku tidak nyaman dan berada pada posisi serba salah, setelah Dishub Jabar mengimbauan driver online menghentikan sementara operasionalnya hingga aturan terkait angkutan online dari pemerintah pusat.
Meskipun sifatnya hanya imbauan, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak pihak, terutama kalangan driver konvensional, yang akhirnya salah mengartikan imbauan tersebut dan berujung pada gesekan antara driver online dan driver konvensional.
"Kami minta Gubernur Jabar segera mengambil sikap yang bijak, agar di bawah tidak terjadi seperti perang saudara," ungkap Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando Jawa Barat (Posko Jabar) Tezar Dwi Aryanto dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Karang Setra, Kota Bandung, Jumat (13/10/2017).
Dia juga meminta Gubernur untuk mendesak pemerintah pusat agar aturan terkait angkutan online segera diterbitkan. Pasalnya, kata Tezar, berlarut-larutnya penerbitan aturan menjadi akar persoalan yang kini dihadapi para driver online dan konvensional.
"Jadi, saya mohon untuk aturan-aturan terkait angkutan online ini dipercepat, jadi semua bisa bekerja dengan nyaman, aman, damai, dan Bandung kondusif," tegasnya.
Sedangkan Ketua Assosiation Driver Online Bandung (Adob) Dedi Hermawan meminta pemerintah menjadi penengah atas kisruh yang terjadi antara driver online dan konvensional. "Kami menuntut beberapa poin, salah satunya menolak pernyataan-pernyataan, khususnya dari Dishub Jabar mengenai imbauan offbid (berhenti beroperasi). Sebab, imbauan tersebut malah menjadi pemicu kegaduhan," tegasnya.
Dedi menyebutkan, pasca-imbauan offbid, banyak driver online yang mengalami intimidasi bahkan berujung pada kekerasan di sejumlah daerah. Kasus terbaru, terjadi di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Kasus tersebut akan dilimpahkan kepada pihak kepolisian agar ditindaklanjuti secara hukum. "Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin driver online turun ke jalan," tandas Dedi.
Meskipun sifatnya hanya imbauan, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak pihak, terutama kalangan driver konvensional, yang akhirnya salah mengartikan imbauan tersebut dan berujung pada gesekan antara driver online dan driver konvensional.
"Kami minta Gubernur Jabar segera mengambil sikap yang bijak, agar di bawah tidak terjadi seperti perang saudara," ungkap Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando Jawa Barat (Posko Jabar) Tezar Dwi Aryanto dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Karang Setra, Kota Bandung, Jumat (13/10/2017).
Dia juga meminta Gubernur untuk mendesak pemerintah pusat agar aturan terkait angkutan online segera diterbitkan. Pasalnya, kata Tezar, berlarut-larutnya penerbitan aturan menjadi akar persoalan yang kini dihadapi para driver online dan konvensional.
"Jadi, saya mohon untuk aturan-aturan terkait angkutan online ini dipercepat, jadi semua bisa bekerja dengan nyaman, aman, damai, dan Bandung kondusif," tegasnya.
Sedangkan Ketua Assosiation Driver Online Bandung (Adob) Dedi Hermawan meminta pemerintah menjadi penengah atas kisruh yang terjadi antara driver online dan konvensional. "Kami menuntut beberapa poin, salah satunya menolak pernyataan-pernyataan, khususnya dari Dishub Jabar mengenai imbauan offbid (berhenti beroperasi). Sebab, imbauan tersebut malah menjadi pemicu kegaduhan," tegasnya.
Dedi menyebutkan, pasca-imbauan offbid, banyak driver online yang mengalami intimidasi bahkan berujung pada kekerasan di sejumlah daerah. Kasus terbaru, terjadi di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Kasus tersebut akan dilimpahkan kepada pihak kepolisian agar ditindaklanjuti secara hukum. "Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin driver online turun ke jalan," tandas Dedi.
(wib)