Pinjaman Lunak Rp100 Miliar untuk Kelompok Tani di Jatim
Jum'at, 13 Oktober 2017 - 15:43 WIB
Pinjaman Lunak Rp100 Miliar untuk Kelompok Tani di Jatim
A
A
A
SURABAYA - Pemprov Jawa Timur (Jatim) akan menggelontorkan pinjaman lunak Rp100 miliar untuk 13 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Jawa Timur. Dana ini diberikan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah kepada para petani di Jatim.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, program nilai tambah bagi petani ini telah masuk program prioritas Pemprov Jatim, di luar pengentasan kemiskinan, serta peningkatan SDM (sumber daya manusia). Harapannya, kesejahteraan petani lebih meningkat dan disparitas di Jatim teratasi.
“Konsepnya sengaja kami ubah. Kalau dulu berupa subsidi dan sekarang berupa pinjaman dengan bunga murah 6%. Ini sudah kami coba, ternyata berhasil. Sebab, bisa memberi keuntungan kepada petanu hingga 66%. Kalau model subsidi, hanya 26% saja,” ungkap Gubernur Jatim Soekarwo seusai Paripurna Istimewa HUT ke-72 Jatim, Jumat (13/10/2017).
Dengan dana pinjaman ini, 13 Gapoktan tidak hanya mampu menanam saja. Tetapi juga sukses mengolah hasil tanam mereka menjadi barang jadi. Misalnya petani kopi, mereka tidak lagi menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Tetapi sudah disangrai dan dikemas.
“Hasilnya jauh lebih menguntungkan daripada dijual mentah. Karena itu, model baru ini akan kami coba terus. Tidak hanya untuk petani kopi. Tetapi juga petani padi, jagung dan kakau,” kata Pak Dhe, panggilan akrab Soekarwo.
Untuk mendukung program tersebut, para petani juga dibelikan mesin pengolah, seperti penggilingan padi, alat pemanas hingga mesin packaging. “Jadi kalau panen tidak perlu lagi dijemur dilantai. Tetapi cukup dipanaskan dengan mesin,” tuturnya.
Sebagai pilot project, Pak Dhe telah menunjuk tiga wilayah di Jatim. Masing-masing Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Nganjuk. “Masa tanam November nanti akan kami mulai. Begitu selesai dan berjalan bagus, akan berganti ke wilayah lain,” janjinya.
Sebab, banyak beberapa daerah di Jatim yang tertarik dengan konsep pembiayaan petani seperti itu. di antaranya adalah Blitar, Trenggalek, Madiun dan Kediri. “Begitu mendengar ada program untuk nilai tambah petani. Semua berebut. Tetapi karena dana terbatas maka harus bertahap,” tuturnya.
Tidak hanya bagi petani sawah, program pinjaman lunak ini juga berlaku untuk para petambak dan nelayan. “Visinya adalah Agro Maritim. Maka, petambak dan nelayan juga menjadi sasaran. Dengan dana itu, mereka bisa mengolah ikan hasil ternak menjadi tepung atau sejenisnya,” tutur Soekarwo.
Untuk memudahkan kontrol dan pengawasan, Pemprov Jatim lanjut Soekarwo telah menunjuk BRI Unit Desa di masing-masing wilayah. Melalui bank inilah nantinya dana pinjaman lunak akan dicairkan, termasuk juga proses pembayaran angsuran.
“Semua infrastruktur sudah siap, tinggal jalan saja,” ungkap Soekarwo.
Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim Ahmad Nawardi menyambut gembira program intervensi Pemprov Jatim tersebut. Dia berharap program tersebut mampu mendongkrak ekonomi para petani. “Ini penting, agar petani di Jatim naik kelas,” tegasnya.
Nawardi menyampaikan, mayoritas petani di Jatim masih berlaku konvensional. Yakni menanam dan menjual hasil panen begitu saja. Imbasnya, keuntungan yang di dapat pun terbatas. Bahkan terkadang tidak sebanding dengan biaya operasional selama proses tanam.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, program nilai tambah bagi petani ini telah masuk program prioritas Pemprov Jatim, di luar pengentasan kemiskinan, serta peningkatan SDM (sumber daya manusia). Harapannya, kesejahteraan petani lebih meningkat dan disparitas di Jatim teratasi.
“Konsepnya sengaja kami ubah. Kalau dulu berupa subsidi dan sekarang berupa pinjaman dengan bunga murah 6%. Ini sudah kami coba, ternyata berhasil. Sebab, bisa memberi keuntungan kepada petanu hingga 66%. Kalau model subsidi, hanya 26% saja,” ungkap Gubernur Jatim Soekarwo seusai Paripurna Istimewa HUT ke-72 Jatim, Jumat (13/10/2017).
Dengan dana pinjaman ini, 13 Gapoktan tidak hanya mampu menanam saja. Tetapi juga sukses mengolah hasil tanam mereka menjadi barang jadi. Misalnya petani kopi, mereka tidak lagi menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Tetapi sudah disangrai dan dikemas.
“Hasilnya jauh lebih menguntungkan daripada dijual mentah. Karena itu, model baru ini akan kami coba terus. Tidak hanya untuk petani kopi. Tetapi juga petani padi, jagung dan kakau,” kata Pak Dhe, panggilan akrab Soekarwo.
Untuk mendukung program tersebut, para petani juga dibelikan mesin pengolah, seperti penggilingan padi, alat pemanas hingga mesin packaging. “Jadi kalau panen tidak perlu lagi dijemur dilantai. Tetapi cukup dipanaskan dengan mesin,” tuturnya.
Sebagai pilot project, Pak Dhe telah menunjuk tiga wilayah di Jatim. Masing-masing Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Nganjuk. “Masa tanam November nanti akan kami mulai. Begitu selesai dan berjalan bagus, akan berganti ke wilayah lain,” janjinya.
Sebab, banyak beberapa daerah di Jatim yang tertarik dengan konsep pembiayaan petani seperti itu. di antaranya adalah Blitar, Trenggalek, Madiun dan Kediri. “Begitu mendengar ada program untuk nilai tambah petani. Semua berebut. Tetapi karena dana terbatas maka harus bertahap,” tuturnya.
Tidak hanya bagi petani sawah, program pinjaman lunak ini juga berlaku untuk para petambak dan nelayan. “Visinya adalah Agro Maritim. Maka, petambak dan nelayan juga menjadi sasaran. Dengan dana itu, mereka bisa mengolah ikan hasil ternak menjadi tepung atau sejenisnya,” tutur Soekarwo.
Untuk memudahkan kontrol dan pengawasan, Pemprov Jatim lanjut Soekarwo telah menunjuk BRI Unit Desa di masing-masing wilayah. Melalui bank inilah nantinya dana pinjaman lunak akan dicairkan, termasuk juga proses pembayaran angsuran.
“Semua infrastruktur sudah siap, tinggal jalan saja,” ungkap Soekarwo.
Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim Ahmad Nawardi menyambut gembira program intervensi Pemprov Jatim tersebut. Dia berharap program tersebut mampu mendongkrak ekonomi para petani. “Ini penting, agar petani di Jatim naik kelas,” tegasnya.
Nawardi menyampaikan, mayoritas petani di Jatim masih berlaku konvensional. Yakni menanam dan menjual hasil panen begitu saja. Imbasnya, keuntungan yang di dapat pun terbatas. Bahkan terkadang tidak sebanding dengan biaya operasional selama proses tanam.
(rhs)
