Polisi Akan Amankan Unjuk Rasa Buruh di Istana Negara
Jum'at, 06 Oktober 2017 - 15:24 WIB
Polisi Akan Amankan Unjuk Rasa Buruh di Istana Negara
A
A
A
JAKARTA - Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Oktober 2017. Aksi yang bertepatan dengan Hari Kerja Layak Internasional (HKLI) itu akan diikuti 3.000 massa dan diamankan oleh 8.500 anggota polisi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, ribuan buruh akan menggeruduk Istana Negara. Maka itu, polisi menyiapkan ribuan personelnya untuk memgamankan jalannya aksi tersebut.
"Titik kumpulnya di IRT (Monas), lalu bergerak ke Istana Negara. Tentunya kami siapkan 8.500 personel Polri untuk mengawal 3.000 massa buruh tersebut," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Menurutnya, polisi sudah menerima surat pemberitahuan aksi demo buruh tersebut. Sedang dalam pengamanannya nanti, akan ada 700 personel TNI yang juga ikut membantu.
Argo menambahkan, polisi akan memfasilitasi massa buruh untuk bertemu dengan pemerintah. Sementara untuk pengalihan arus demi mengantisipasi kemacetan selama aksi demo itu, akan diberlakukan secara situasional.
"Kita lihat ya, kira-kira apa ada kita untuk rekayasa lalu lintas nanti. Dari Dirlantas akan melihat apakah nanti buka tutup, apakah nanti ada contraflow, ataukah nanti kita alihkan ya," katanya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menerangkan, aksi akan dilakukan serentak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Aceh, dan sejumlah kota lainnya. "Di Jakarta ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orang akan ikut aksi," katanya.
Dia menerangakn, akan ada beberapa isu yang bakal disuarakan dalam aksi tersebut, yakni, mengenai jaminan kesehatan dan tolak upah murah. Anggaran untuk kesehatan masih minim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sekitar Rp 2 ribu triliun.
"Kami harapkan Rp30 sampai Rp40 triliun untuk orang tidak mampu," jelasnya.
Selain mengenai jaminan kesehatan, ungkapnya, para buruh juga menyuarakan tolak upah murah. Upah rata-rata di Indonesia berada di kisaran 174 USD. Berada di bawah negara-negara tertangga seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia.
"Kami akan melakukan kampanye upah plus 50 USD. Upah murah penyebab daya beli menurun," ujarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, ribuan buruh akan menggeruduk Istana Negara. Maka itu, polisi menyiapkan ribuan personelnya untuk memgamankan jalannya aksi tersebut.
"Titik kumpulnya di IRT (Monas), lalu bergerak ke Istana Negara. Tentunya kami siapkan 8.500 personel Polri untuk mengawal 3.000 massa buruh tersebut," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Menurutnya, polisi sudah menerima surat pemberitahuan aksi demo buruh tersebut. Sedang dalam pengamanannya nanti, akan ada 700 personel TNI yang juga ikut membantu.
Argo menambahkan, polisi akan memfasilitasi massa buruh untuk bertemu dengan pemerintah. Sementara untuk pengalihan arus demi mengantisipasi kemacetan selama aksi demo itu, akan diberlakukan secara situasional.
"Kita lihat ya, kira-kira apa ada kita untuk rekayasa lalu lintas nanti. Dari Dirlantas akan melihat apakah nanti buka tutup, apakah nanti ada contraflow, ataukah nanti kita alihkan ya," katanya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menerangkan, aksi akan dilakukan serentak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Aceh, dan sejumlah kota lainnya. "Di Jakarta ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orang akan ikut aksi," katanya.
Dia menerangakn, akan ada beberapa isu yang bakal disuarakan dalam aksi tersebut, yakni, mengenai jaminan kesehatan dan tolak upah murah. Anggaran untuk kesehatan masih minim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sekitar Rp 2 ribu triliun.
"Kami harapkan Rp30 sampai Rp40 triliun untuk orang tidak mampu," jelasnya.
Selain mengenai jaminan kesehatan, ungkapnya, para buruh juga menyuarakan tolak upah murah. Upah rata-rata di Indonesia berada di kisaran 174 USD. Berada di bawah negara-negara tertangga seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia.
"Kami akan melakukan kampanye upah plus 50 USD. Upah murah penyebab daya beli menurun," ujarnya.
(mhd)
