Angkot di Bandung Akan Mogok Massal 10-13 Oktober

Angkot di Bandung Akan Mogok Massal 10-13 Oktober
A
A
A
BANDUNG - Bagi masyarakat Kota Bandung yang biasa menggunakan jasa angkutan kota (angkot) harus bersiap-siap tidak mendapatkan layanan transportasi tersebut.
Ribuan angkot di Kota Bandung akan menggelar unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, pada 10-13 Oktober, nanti. Demonstrasi digelar dengan tujuan membekukan pengoperasian taksi plat hitam berbasis online.
Untuk mengantisipasi tidak adanya layanan angkot bagi warga, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswandi mengimbau seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk mempersiapkan transportasi alternatif atau mandiri seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berkendara bersama.
Selain itu, Didi juga mengajak warga untuk tetap menghormati hak demokrasi dan menjaga produktivitas. “Mari hormati hak demokrasi tapi produktivitas harus tetap terjaga dan roda perekonomian kota tak boleh lumpuh,” pesan Didi melalui akun Facebook, Rabu 4 Oktober 2017.
Rencananya, demonstrasi tersebut tak hanya dilakukan sopir angkot namun melibatkan sopir taksi konvensional serta bus angkutan kota dalam provinsi.
Seperti diketahui, pada 9 Maret 2017 lalu, Aliansi Moda Transportasi Umum Jawa Barat penah menggelar demonstrasi besar-besaran dan aksi mogok dengan tuntutan serupa.
Kala itu, Herman, koordinator aksi menyatakan, demonstrasi hanya diikuti oleh 10% pengemudi angkutan umum di Kota Bandung atau sekira 10.000 orang.
"Di aksi ini memang kami batasi pesertanya. Ini belum semuanya, karena kami berharap hari ini ada respons dari pemerintah. Namun, kalau memang tidak ada respons untuk aspirasi kami kali ini, kami akan demo lanjutan dengan kerahkan lebih banyak massa," katanya.
Tuntutan yang mereka layangkan adalah meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan tersebut dinilai diskriminatif terhadap angkutan umum plat kuning dan menimbulkan konflik horizontal antara sopir angkutan umum dengan angkutan umum berbasis online di lapangan.
Ribuan angkot di Kota Bandung akan menggelar unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, pada 10-13 Oktober, nanti. Demonstrasi digelar dengan tujuan membekukan pengoperasian taksi plat hitam berbasis online.
Untuk mengantisipasi tidak adanya layanan angkot bagi warga, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswandi mengimbau seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk mempersiapkan transportasi alternatif atau mandiri seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berkendara bersama.
Selain itu, Didi juga mengajak warga untuk tetap menghormati hak demokrasi dan menjaga produktivitas. “Mari hormati hak demokrasi tapi produktivitas harus tetap terjaga dan roda perekonomian kota tak boleh lumpuh,” pesan Didi melalui akun Facebook, Rabu 4 Oktober 2017.
Rencananya, demonstrasi tersebut tak hanya dilakukan sopir angkot namun melibatkan sopir taksi konvensional serta bus angkutan kota dalam provinsi.
Seperti diketahui, pada 9 Maret 2017 lalu, Aliansi Moda Transportasi Umum Jawa Barat penah menggelar demonstrasi besar-besaran dan aksi mogok dengan tuntutan serupa.
Kala itu, Herman, koordinator aksi menyatakan, demonstrasi hanya diikuti oleh 10% pengemudi angkutan umum di Kota Bandung atau sekira 10.000 orang.
"Di aksi ini memang kami batasi pesertanya. Ini belum semuanya, karena kami berharap hari ini ada respons dari pemerintah. Namun, kalau memang tidak ada respons untuk aspirasi kami kali ini, kami akan demo lanjutan dengan kerahkan lebih banyak massa," katanya.
Tuntutan yang mereka layangkan adalah meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan tersebut dinilai diskriminatif terhadap angkutan umum plat kuning dan menimbulkan konflik horizontal antara sopir angkutan umum dengan angkutan umum berbasis online di lapangan.
(rhs)