Usulan Djarot Soal Gubernur DKI Dipilih DPRD Tuai Polemik
Jum'at, 22 September 2017 - 19:05 WIB
Usulan Djarot Soal Gubernur DKI Dipilih DPRD Tuai Polemik
A
A
A
JAKARTA - Rencana perubahan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI menuai polemik. Pasalnya, ada usulan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak melalui sistem pemilu yang masuk dalam rancangan tersebut dianggap tidak demokratis.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, jika usulan pemilihan Gubernur DKI tidak melalui sistem pemilu diakomodir dalam perubahan UU No 29/2007 tersebut, malah akan menjadi kemunduran bagi demokrasi.
"Usulan itu perlu ditolak dengan alasan apapun,” kata Uchok Sky Khadafi saat dihubungi Kamis, 22 September 2017 kemarin. Uchok menjelaskan, pemilihan langsung oleh DPRD atas usulan Presiden sangat rawan KKN lantaran sistemnya terbuka.
Selain itu, pemilihan tersebut juga dianggap merampas hak dan kedaulatan rakyat. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan Gubernur DKI Jakarta dipilih secara tidak langsung atau tidak dipilih langsung lagi oleh masyarakat masuk dalam Rancangan perubahan UU Nomor 29/2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
Mantan Wali Kota Blitar itu berpendapat kepala daerah Jakarta sangat mungkin ditentukan lewat DPRD dan diajukan oleh Presiden. Untuk wakil nantinya dipilih langsung oleh Gubernur terpilih. "Jadi tiga nama calon gubernur dipilih langsung oleh Presiden dan diajukan ke DPRD DKI. Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintah Jakarta dengan presiden,” kata Djarot dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Substansi RUU Revisi UU Nomor 29/2007 di Balai Kota pada Rabu, 20 September 2017 lalu.
Menurut Djarot, Jakarta sebagai Ibu Kota sudah selayaknya memiliki aturan sendiri soal pilkada berkaca pada panasnya kondisi politik perkotaan pada Pilkada 2017 lalu. Papua dan Aceh sudah lebih dulu memiliki masing-masing aturan di mana calon gubernur di Papua harus masyarakat yang berasal dari Papua dan calon gubernur Aceh harus bisa mengaji.
Jakarta sebagai urat syaraf Indonesia pun diharapkan bisa semakin kuat sehingga tidak mudah diobrak-abrik oleh pihak yang memiliki kepentingan. "Apalagi kemajuan teknologi informasi. Bagaimana berita hoax betul-betul membikin perut mual," ujarnya
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, jika usulan pemilihan Gubernur DKI tidak melalui sistem pemilu diakomodir dalam perubahan UU No 29/2007 tersebut, malah akan menjadi kemunduran bagi demokrasi.
"Usulan itu perlu ditolak dengan alasan apapun,” kata Uchok Sky Khadafi saat dihubungi Kamis, 22 September 2017 kemarin. Uchok menjelaskan, pemilihan langsung oleh DPRD atas usulan Presiden sangat rawan KKN lantaran sistemnya terbuka.
Selain itu, pemilihan tersebut juga dianggap merampas hak dan kedaulatan rakyat. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan Gubernur DKI Jakarta dipilih secara tidak langsung atau tidak dipilih langsung lagi oleh masyarakat masuk dalam Rancangan perubahan UU Nomor 29/2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
Mantan Wali Kota Blitar itu berpendapat kepala daerah Jakarta sangat mungkin ditentukan lewat DPRD dan diajukan oleh Presiden. Untuk wakil nantinya dipilih langsung oleh Gubernur terpilih. "Jadi tiga nama calon gubernur dipilih langsung oleh Presiden dan diajukan ke DPRD DKI. Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintah Jakarta dengan presiden,” kata Djarot dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Substansi RUU Revisi UU Nomor 29/2007 di Balai Kota pada Rabu, 20 September 2017 lalu.
Menurut Djarot, Jakarta sebagai Ibu Kota sudah selayaknya memiliki aturan sendiri soal pilkada berkaca pada panasnya kondisi politik perkotaan pada Pilkada 2017 lalu. Papua dan Aceh sudah lebih dulu memiliki masing-masing aturan di mana calon gubernur di Papua harus masyarakat yang berasal dari Papua dan calon gubernur Aceh harus bisa mengaji.
Jakarta sebagai urat syaraf Indonesia pun diharapkan bisa semakin kuat sehingga tidak mudah diobrak-abrik oleh pihak yang memiliki kepentingan. "Apalagi kemajuan teknologi informasi. Bagaimana berita hoax betul-betul membikin perut mual," ujarnya
(whb)
