Kasus Bayi Debora, Komisioner Komnas HAM Minta Pemerintah Tegas
Selasa, 12 September 2017 - 11:24 WIB
Kasus Bayi Debora, Komisioner Komnas HAM Minta Pemerintah Tegas
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) Maneger Nasution angkat bicara soal kasus tewasnya bayi bernama Tiara Debora Simanjorang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Maneger meminta pemerintah mengusut tuntas kasus kematian bayi malang itu.
"Kami mendesak pemerintah menginvestigasi pihak manajemen rumah sakit dan meminta pertanggung jawaban manajemen rumah sakit tersebut," ujar Maneger, Selasa (12/9/2017).
Menurut dia, pemerintah harus memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit. Demikian juga kepolisian, harus memproses kasus ini secara pidana guna memberikan efek jera bagi rumah sakit yang menolak pasien berobat.
"Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap manajemen pelayanan semua rumah sakit, sehingga tidak ada lagi rumah sakit yang kehilangan sensitifitas kemanusiaan, hanya karena ekonomi semata," tuturnya. (Baca:RS Mitra Keluarga Minta Maaf dan Akan Mengembalikan Uang Keluarga Debora)
Ia juga mengkritik peran dan keberadaan negara selama ini. Sebab, kejadian ini tak lepas akibat negara tidak memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Padahal, negara punya mandat untuk memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warganya.
"Dalam konteks kematian bayi Debora, pemerintah gagal hadir memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara seperti bayi Debora, khususnya hak hidup dan hak atas pelayanan kesehatan," pungkasnya.
"Kami mendesak pemerintah menginvestigasi pihak manajemen rumah sakit dan meminta pertanggung jawaban manajemen rumah sakit tersebut," ujar Maneger, Selasa (12/9/2017).
Menurut dia, pemerintah harus memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit. Demikian juga kepolisian, harus memproses kasus ini secara pidana guna memberikan efek jera bagi rumah sakit yang menolak pasien berobat.
"Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap manajemen pelayanan semua rumah sakit, sehingga tidak ada lagi rumah sakit yang kehilangan sensitifitas kemanusiaan, hanya karena ekonomi semata," tuturnya. (Baca:RS Mitra Keluarga Minta Maaf dan Akan Mengembalikan Uang Keluarga Debora)
Ia juga mengkritik peran dan keberadaan negara selama ini. Sebab, kejadian ini tak lepas akibat negara tidak memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Padahal, negara punya mandat untuk memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warganya.
"Dalam konteks kematian bayi Debora, pemerintah gagal hadir memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara seperti bayi Debora, khususnya hak hidup dan hak atas pelayanan kesehatan," pungkasnya.
(thm)
