Gubernur Djarot Minta Rumah Sakit Tak Utamakan Keuntungan
Senin, 11 September 2017 - 15:40 WIB
Gubernur Djarot Minta Rumah Sakit Tak Utamakan Keuntungan
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, setiap rumah sakit harus mengedepankan pelayanan yang baik kepada pasien. Selain itu, juga perlu adanya penanganan yang proporsional.
"Kemudian kalau memberikan penanganan pada pasien, itu yang proporsional. Kalau enggak perlu operasi, enggak usah operasi. Ya enggak? Kalau perlu pengobatan, tidak harus semuanya dengan hitung-hitungan, diberikan penanganan berlebih sehingga biayanya mahal," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/9/2017).
Djarot menduga, ada permainan di rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan dari penolongan yang tidak proporsional itu.
"Ini lho kadang-kadang. Saya lama jadi kepala daerah jadi saya tahu, kadang-kadang. ya, kadang-kadang faktor keuntungan lebih didahulukan. Misalnya luka sedikit saja misalnya tulang yang tidak perlu dioperasi harus dioperasi, apalagi ditarik dikit saja bisa, misalnya," tegas Djarot.
Dia tak membedakan antara rumah sakit milik pemerinrah maupun swasta. Yang jelas, kata Djarot, setiap rumah sakit harus memberikan pertolongan pertama untuk kasus pasien seperti bayi Tiara Debora yang berusia 4 bulan yang meninggal di RS Mitra Keluarga Kalideres.
"Janganlah bahwa bagaimanpun juga meskipun rumah sakit swasta dia harus punya misi sosial. Ini bukan hanya untuk rumah sakit yang bersangkutan (RS Mitra Keluarga Kalideres) yang sekarang terkait itu tapi untuk semua rumah sakit," tambahnya.
Buntut kasus Demora, kata Djarot, pihaknya meminta seluruh rumah sakit bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Memang tidak ada, sekarang ini kan akan kita paksakan, dorong rumah sakit swasta itu ikut gabung kepada BPJS kesehatan. yang wajib itu rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta ini harus kita dorong juga. karena kita harap 2019 semua warga negara itu dijamin penanganan kesehatannya," katanya.
"Kemudian kalau memberikan penanganan pada pasien, itu yang proporsional. Kalau enggak perlu operasi, enggak usah operasi. Ya enggak? Kalau perlu pengobatan, tidak harus semuanya dengan hitung-hitungan, diberikan penanganan berlebih sehingga biayanya mahal," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/9/2017).
Djarot menduga, ada permainan di rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan dari penolongan yang tidak proporsional itu.
"Ini lho kadang-kadang. Saya lama jadi kepala daerah jadi saya tahu, kadang-kadang. ya, kadang-kadang faktor keuntungan lebih didahulukan. Misalnya luka sedikit saja misalnya tulang yang tidak perlu dioperasi harus dioperasi, apalagi ditarik dikit saja bisa, misalnya," tegas Djarot.
Dia tak membedakan antara rumah sakit milik pemerinrah maupun swasta. Yang jelas, kata Djarot, setiap rumah sakit harus memberikan pertolongan pertama untuk kasus pasien seperti bayi Tiara Debora yang berusia 4 bulan yang meninggal di RS Mitra Keluarga Kalideres.
"Janganlah bahwa bagaimanpun juga meskipun rumah sakit swasta dia harus punya misi sosial. Ini bukan hanya untuk rumah sakit yang bersangkutan (RS Mitra Keluarga Kalideres) yang sekarang terkait itu tapi untuk semua rumah sakit," tambahnya.
Buntut kasus Demora, kata Djarot, pihaknya meminta seluruh rumah sakit bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Memang tidak ada, sekarang ini kan akan kita paksakan, dorong rumah sakit swasta itu ikut gabung kepada BPJS kesehatan. yang wajib itu rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta ini harus kita dorong juga. karena kita harap 2019 semua warga negara itu dijamin penanganan kesehatannya," katanya.
(mhd)
