Persatuan Ulama Purwakarta Minta Golkar Batalkan Dukungan Terhadap Dedi di Pilgub Jabar

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Persatuan Ulama Purwakarta mendatangi Kantor DPP Golkar. Para ulama ini ingin melaporkan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang juga kandidat Calon Gubernur Jawa Barat karena dinilai meresahkan umat.

"Itu juga mau dibicarakan, tentang masalah pak Dedi, apakah itu layak akan diusung oleh Golkar atau tidak nanti, alim ulama dari Purwakarta akan mengungkapkan masalah itu," kata Ketua Persatuan Ulama Purwakarta, KH Asep Djamaludin di DPP Partai Golkar Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Asep menambahkan, hasil muzakarah para ulama, pesantren dan ormas Islam yang ada Purwakarta, Dedi Mulyadi dinilai tidak layak menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Dedi dianggap banyak melanggar kaidah Islam dengan berbagai kegiatan dan sikapnya.

"Ya kalau menurut ulama tidak layak, karena banyak berseberangan dengan apa yang diharapkan ulama-ulama, ya seperti masalah akidah Islami," paparnya.

Menurut, Asep kedatangan para ulama Purwakarta ke DPP Partai Golkar karena para ulama menyayangi umat dan Golkar yang merupakan partai tempat, Dedi bernaung.

"Ulama itu sangat sayang kepada umat. Bagaimana nanti umat diarahkan seperti kemusrikan itu," tegasnya.

Sementara itu Ketua II Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Purwakarta, KH Nana Suryana mengungkapkan hal yang sama. "Sementara ini kami ingin memberikan tausiyah kepada pak Dedi dan DPP Golkar, ini lah temuan kami di Purwakarta," ujarnya.

Dia juga membantah klaim Dedi yang selama ini mengatakan mendapatkan dukungan umat di Purwakarta untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. "Tidak solid, justru ulama liat kegaduhan itu, timbullah ulama terpanggil untuk berikan masukan kepada Golkar," timpalnya.

Nana berharap DPP Golkar mau menerima masukan mereka untuk membatalkan dukungan terhadap pencalonan, Dedi Mulyana sebagai calon Gubernur Jawa Barat demi keutuhan NKRI.

"Kemudian Muzakarah itu memandang dibutuhkan sosok seorang pimpinan itu yang bisa mendidik umat, dalam menyelamatkan akidah, meluruskan ibadah dan mengelokan akhlakul kharimah. NKRI benar benar dinikmati mayoritas muslim dan juga warga Indonesia di luar muslim, karena hanya dalam itulah NKRI utuh persatuannya," pungkas Nana.

Terpisah Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, Jhon Dien justru menyebut bahwa tata kelola Pemerintahan Kabupaten Purwakarta tidak ada penyimpangan. Bahkan MUI pun menambahkan bahwa secara individu dan kapasitas Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta tidak ada unsur yang dianggap sesat ataupun menyimpang dari kaidah keIslaman.

Karena menurutnya selama ini MUI Purwakarta belum mengeluarkan fatwa kepada Dedi Mulyadi baik secara individu ataupun sebagai Bupati.

"Di MUI itu ada yang namanya Komisi Fatwa, segala permasalahan umat yang menyangkut akidah dan ajaran agama dimusyawarahkan dulu oleh semua komponen yang ada di MUI sebelum difatwakan," kata Jhon Dien.

Menurut dia, perlu ada proses serta pengkajian mendalam apabila dikatakan seorang individu menyimpang dari ajaran agama.