16 Balon Gubernur Jabar dan 33 Cawalkot Bandung Akan Dipamerkan ke Publik
Senin, 28 Agustus 2017 - 15:25 WIB
16 Balon Gubernur Jabar dan 33 Cawalkot Bandung Akan Dipamerkan ke Publik
A
A
A
BANDUNG - Aktivis angkatan 77-78 ikut menyoroti kondisi politik di Jawa Barat (Jabar) menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018. Banyaknya figur bakal calon kepala daerah peserta Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung memberi kesempatan bagi masyarakat mencari pemimpin yang pantas.
Salah satu aktivis angkatan 77-78 Ahmad Sarmidi memaparkan, hingga saat ini, sedikitnya ada 16 figur yang akan maju dalam Pilgub Jabar dan 33 kandidat di Pilwalkot Bandung 2018. Karena itu, pihaknya akan menggelar kegiatan Expose Publik Peminat Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung. Di acara itu, Forum Gema 77-78 akan mengumpulkan seluruh kandidat dalam Pameran Pemimpin Daerah di Gedung Graha Siliwangi, Jalan Aceh, pada 12-13 September 2017, nanti.
“Kami akan mempertemukan, siapa saja yang berminat maju di pilgub dan pilwalkot. Sekarang banyak yang berminat, tapi masih banyak juga yang ragu. Jika ada yang berminat, mereka harus bisa berkomunikasi di di hadapan masyarakat,” ungkap Ahmad Sarmidi saat konferensi pers Ekpos Publik Peminat Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung di Jalan Anggrek, Kota Bandung, Senin (28/8/2017).
Menurut Ahmad Sarmidi, orang yang memimpin Provinsi Jabar dan Kota Bandung harus yang sudah mampu memimpin sebuah negara. Sebab, Provinsi Jabar dan Kota Bandung merupakan dua daerah yang unik di Indonesia. “Keunikan Bandung itu setara dengan Washington DC, Amerika Serikat sedangkan Jabar itu setara dengan negara di Eropa. Jadi, orang yang memimpin Bandung dan Jabar itu tidak bisa lagi memimpin yang biasa-biasa saja. Harus orang yang bisa memimpin negara,” paparnya.
Ahmad mengatakan, masyarakat membutuhkan pemimpin andal karena banyak persoalan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan di Jabar dan Bandung. Saat ini, masalah baru selalu muncul dan banyak tantangan ke depan. “Lihatlah persoalan lingkungan hidup, ekonomi sosial, pendidikan, serta kinerja pemerintahan daerah. Butuh pemecahan masalah. Jika tidak, dampaknya masyarakat akan kembali tidak terlayani dengan baik,” kata Ahmad.
Ketua Panitia Pelaksana Forum Gema 77-78 Ida Nuraida mengatakan, Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung harus menjadi pesta demokrasi yang memenuhi mutu layanan masyarakat. Karena itu, Ekpos Publik Peminat Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung ini diharapkan dapat menemukan pemimpin yang diinginkan masyarakat.
“Kegiatan ini semacam pameran. Jadi, para kandidat akan memaparkan visi misi di hadapan publik. Selama ini pameran itu hanya berupa produk, rumah, mobil dan sebagainya. Nah, sekarang yang kami pamerkan selama dua hari nanti adalah para calon yang ikut pilwalkot dan pilgub,” ujar dia.
Anggota Panitia Pengarah M Ridlo Eisy mengklaim, pola pameran yang dilakukan Forum Gema 77-78 merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia dalam mencari calon pemimpin kepala daerah. Pertemuan itu nantinya tak hanya dihadiri para balon dan publik, tapi juga para petinggi dan pengurus partai politik.
“Kehadiran para pengurus partai akan menghapuskan fenomena oligarki yang selama ini terjadi. Mereka akan melihat langsung yang terjadi di daerah. Tidak lagi menjadi keputusan DPP seperti yang terjadi selama ini,” tandas dia.
Salah satu aktivis angkatan 77-78 Ahmad Sarmidi memaparkan, hingga saat ini, sedikitnya ada 16 figur yang akan maju dalam Pilgub Jabar dan 33 kandidat di Pilwalkot Bandung 2018. Karena itu, pihaknya akan menggelar kegiatan Expose Publik Peminat Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung. Di acara itu, Forum Gema 77-78 akan mengumpulkan seluruh kandidat dalam Pameran Pemimpin Daerah di Gedung Graha Siliwangi, Jalan Aceh, pada 12-13 September 2017, nanti.
“Kami akan mempertemukan, siapa saja yang berminat maju di pilgub dan pilwalkot. Sekarang banyak yang berminat, tapi masih banyak juga yang ragu. Jika ada yang berminat, mereka harus bisa berkomunikasi di di hadapan masyarakat,” ungkap Ahmad Sarmidi saat konferensi pers Ekpos Publik Peminat Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung di Jalan Anggrek, Kota Bandung, Senin (28/8/2017).
Menurut Ahmad Sarmidi, orang yang memimpin Provinsi Jabar dan Kota Bandung harus yang sudah mampu memimpin sebuah negara. Sebab, Provinsi Jabar dan Kota Bandung merupakan dua daerah yang unik di Indonesia. “Keunikan Bandung itu setara dengan Washington DC, Amerika Serikat sedangkan Jabar itu setara dengan negara di Eropa. Jadi, orang yang memimpin Bandung dan Jabar itu tidak bisa lagi memimpin yang biasa-biasa saja. Harus orang yang bisa memimpin negara,” paparnya.
Ahmad mengatakan, masyarakat membutuhkan pemimpin andal karena banyak persoalan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan di Jabar dan Bandung. Saat ini, masalah baru selalu muncul dan banyak tantangan ke depan. “Lihatlah persoalan lingkungan hidup, ekonomi sosial, pendidikan, serta kinerja pemerintahan daerah. Butuh pemecahan masalah. Jika tidak, dampaknya masyarakat akan kembali tidak terlayani dengan baik,” kata Ahmad.
Ketua Panitia Pelaksana Forum Gema 77-78 Ida Nuraida mengatakan, Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung harus menjadi pesta demokrasi yang memenuhi mutu layanan masyarakat. Karena itu, Ekpos Publik Peminat Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung ini diharapkan dapat menemukan pemimpin yang diinginkan masyarakat.
“Kegiatan ini semacam pameran. Jadi, para kandidat akan memaparkan visi misi di hadapan publik. Selama ini pameran itu hanya berupa produk, rumah, mobil dan sebagainya. Nah, sekarang yang kami pamerkan selama dua hari nanti adalah para calon yang ikut pilwalkot dan pilgub,” ujar dia.
Anggota Panitia Pengarah M Ridlo Eisy mengklaim, pola pameran yang dilakukan Forum Gema 77-78 merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia dalam mencari calon pemimpin kepala daerah. Pertemuan itu nantinya tak hanya dihadiri para balon dan publik, tapi juga para petinggi dan pengurus partai politik.
“Kehadiran para pengurus partai akan menghapuskan fenomena oligarki yang selama ini terjadi. Mereka akan melihat langsung yang terjadi di daerah. Tidak lagi menjadi keputusan DPP seperti yang terjadi selama ini,” tandas dia.
(mcm)
