Transportasi Belum Dibenahi, DKI Dinilai Sembrono Perluas Pembatasan Motor
Jum'at, 25 Agustus 2017 - 00:05 WIB
Transportasi Belum Dibenahi, DKI Dinilai Sembrono Perluas Pembatasan Motor
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai terlalu sembrono memperluas pembatasan sepeda motor di jalan protokol sebelum memperbaiki moda transportasi massal. Seharusnya, sebelum melakukan hal tersebut ada baiknya dibenahi dulu angkutan massalnya sehingga ada alternatif bagi masyarakat untuk beralih ke angkutan umum.
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengaku pesimis macet akan teratasi dengan memaksa pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah ke angkutan massal. Apalagi infrastruktur jalan untuk angkutan massal yang ada belum berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan kemacetan yang hingga saat ini masih menjadi PR DKI jakarta.
"Kalau dipaksakan, saya tak yakin, lihat sekarang depan Monas dan Bundaran HI masih macet? Kajian mereka (Pemprov DKI) katanya bisa mengurangi macet sampai 25 persen, mana buktinya?" kata Azas.
Azas Tigor mengatakan, lebih bagus Pemprov DKI memberikan transportasi massal dengan baik, baru bila perlu batasi. "Di China ada loh tapi dia bangun dulu angkutan massalnya bukan larangannya," jelasnya.
Untuk mempersiapkan angkutan massal, lanjutnya, perlu diperhitungkan kebutuhan masyarakatnya, sehingga kebijakan yang digulirkan nanti tidak sewenang-sewenang.
"Orang itu gunakan angkutan umum itu harus dihitung betul kebutuhannya, gak bisa sewenang-wenang. Saya juga setuju itu harus dibatasi ruang gerak kendaraan pribadi (mobil dan motor) tapi siapkan dulu alternatifnya," ujarnya.
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengaku pesimis macet akan teratasi dengan memaksa pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah ke angkutan massal. Apalagi infrastruktur jalan untuk angkutan massal yang ada belum berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan kemacetan yang hingga saat ini masih menjadi PR DKI jakarta.
"Kalau dipaksakan, saya tak yakin, lihat sekarang depan Monas dan Bundaran HI masih macet? Kajian mereka (Pemprov DKI) katanya bisa mengurangi macet sampai 25 persen, mana buktinya?" kata Azas.
Azas Tigor mengatakan, lebih bagus Pemprov DKI memberikan transportasi massal dengan baik, baru bila perlu batasi. "Di China ada loh tapi dia bangun dulu angkutan massalnya bukan larangannya," jelasnya.
Untuk mempersiapkan angkutan massal, lanjutnya, perlu diperhitungkan kebutuhan masyarakatnya, sehingga kebijakan yang digulirkan nanti tidak sewenang-sewenang.
"Orang itu gunakan angkutan umum itu harus dihitung betul kebutuhannya, gak bisa sewenang-wenang. Saya juga setuju itu harus dibatasi ruang gerak kendaraan pribadi (mobil dan motor) tapi siapkan dulu alternatifnya," ujarnya.
(ysw)
