Pola Komunikasi Instansi Pemerintah Masih Kaku

BANDUNG - Di era komunikasi digital saat ini, instansi pemerintah dituntut menghadirkan informasi publik yang dapat diserap baik oleh masyarakat. Namun sayang, manajemen komunikasi di instansi pemerintahan cenderung masih kaku dan kurang inovatif.

Padahal, penyampaian informasi yang baik menjadi penentu berhasil tidaknya masyarakat menyerap informasi-informasi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Karena ituk instansi pemerintah, khususnya bagian hubungan masyarakat (humas), harus mengubah manajemen komunikasi yang kaku dan kurang inovatif tersebut.

"Kehumasan harus mengalami perubahan. Tidak kaku, harus ada inovasi," tegas Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital" di Hotel Holiday Inn, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Selasa (22/8/2017).

FGD yang dimoderatori oleh Juru Bicara Presiden Johan Budi Itu juga menghadirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai pembicara. Hadir pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta unsur humas dari sejumlah kementerian dan pemerintah daerah lainnya.

Sebagai pembicara pertama, Pramono Anung mengatakan, mudahnya informasi yang beredar di masyarakat harus disikapi serius oleh pemerintah, dalam hal ini bagian humas dengan membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

"Dalam era digital, tidak bisa informasi bersifat tunggal. Arahan dan kebijakan pemerintah juga harus dioptimalkan melalui berbagai saluran," katanya.

Dia mencontohkan, humas harus aktif memanfaatkan media sosial dalam menginformasikan capaian pembangunan ke masyarakat. Bahkan, tidak hanya pegawai humas, para pejabat seperti menteri hingga kepala daerah pun harus aktif berkomunikasi melalui media yang sangat diminati masyarakat saat ini.

"Apa yang diputuskan Presiden, dalam setiap peristiwa, harus dikomunikasikan ke masyarakat melalui medsos dan berbagai sarana yang ada. Publik tidak terlalu senang dengan cara-cara formal," jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan, pemerintah jangan hanya mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan wartawan, melainkan juga harus mampu mengarahkan pemberitaan yang akan muncul. Dia mencontohkan, pemberitaan soal keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di Tanah Air tak terlepas dari manajemen komunikasi telah yang dilakukan.

Dia juga meminta, setiap paket kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah diinformasikan dengan baik kepada semua pihak terkait hingga tingkatan terbawah selaku eksekutor di lapangan.

"Pemerintah melakukan perubahan ini, itu, diikuti kementerian dan lembaga lain, jadi ada kesadaran. Makanya pengurusan dipermudah, peringkat kemudahan berusaha (di Indonesia) dari 120, tahun ini 91. Kita ini negara investasi terbaik keempat di dunia. Kenapa ini terjadi? Karena ada komunikasi dari pemerintah, walaupun ini belum cukup," bebernya.

Karena itu, Pramono Anung mendorong bagian humas untuk meningkatkan perannya, sehingga capaian-capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Kalau kepala daerah sadar, maka peran humas itu harusnya lebih dari sekarang ini. Keberhasilan pemerintah itu bergantung dari bagaimana dikomunikasikan."

Salah satu cara untuk meningkatkan peran humas adalah dengan merekrut tenaga ahli di bidang komunikasi. Bahkan, Pramono Anung pun mendorong humas memiliki keberanian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Jangan takut salah dalam menyampaikan informasi karena setiap kebijakan pemerintah menuai pro dan kontra. Kalau informasi dari humas salah, itu wajar karena nanti kepala daerahnya yang mengoreksi," katanya.

Dia menambahkan, dengan besarnya peran humas, seorang kepala bagian humas harus melekat dengan kepala daerah. "Peran humas sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan gubernur atau bupati/wali kota. Dia harus melekat," tandasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, pegawai humas haruslah orang terdekat pejabat yang bersangkutan, baik gubernur maupun bupati/wali kota. Bagian humas pun harus mampu menjembatani komunikasi kepala daerah jika terdapat hambatan.

"Harus ada konektivitas, misalnya kalau gubernur enggak enak ngomong tentang satu hal di daerah ini, ya humasnya yang ngomong. Humas ini orangnya gubernur, gubernur bisa mengganti humasnya tiap saat," bebernya.

Karenanya, Tjahjo menilai, kepala daerah beserta bagian humas dan jajarannya pun harus aktif berkomunikasi dengan wartawan.

"Harus mau berkomunikasi dengan wartawan. 24 jam siap ditelepon pers, harus jawab. Harus terus disampaikan sekecil apa pun yang dikerjakan. Kalau enggak, enggak ada artinya," katanya.

Tjahjo menambahkan, pentingnya membangun komunikasi ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memastikan berbagai program pembangunan terlaksana dengan baik. Bahkan, Presiden pun ingin memastikan perencanaan pembangunan pun berjalan baik.

"Memastikan perencanaan, penganggaran, hingga terlaksana dan dikomunikasikan," tandasnya.