Mendagri Ingatkan Sekda yang Bertarung di Pilkada Lepaskan Jabatan
Selasa, 22 Agustus 2017 - 14:09 WIB
Mendagri Ingatkan Sekda yang Bertarung di Pilkada Lepaskan Jabatan
A
A
A
BANDUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh sekretaris daerah (sekda) di Indonesia untuk melepaskan jabatannya jika ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang.
Peringatan tersebut disampaikan Mendagri mengingat tanggung jawab sekda sebagai pelaksana tugas dan fungsi daerah akan terganggu jika ikut bertarung di pilkada. “Begini ya, (saya) hanya mengingatkan, sekda itu administratif yang melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Jabatan politis itu kan gubernur/wakil gubernur/wali kota/bupati. Kalau sekda ikut-ikutan jabatan politis, ya tata kelola pemerintahan buyar,” ungkap Mendagri seusai Forum Group Discussion bertema "Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital" di Hotel Holiday Inn, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Selasa (22/8/2017).
Mendagri mempersilakan sekda ikut berkontestasi di ajang pilkada karena hal itu merupakan hak politik seorang warga negara. Namun, pihaknya tidak menginginkan tanggung jawab sekda terganggu akibat berpolitik praktis. Karena itu, sekda harus mau melepaskan jabatannya agar kinerja pemerintahan tak terganggu.
Bahkan, dia pun meminta ada pemeriksaan terkait dana kampanye yang digunakan oleh sekda. Pihaknya khawatir, dana kampanye tersebut justru didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Memang aturan (mundurnya) setelah nyalon, tapi harus ada political will dong. Saya bisa bagi tugas, omong kosong (bisa) bagi tugas dengan urusan politik,” katanya.
Dia menyebutkan, hingga kini, sudah ada enam sekda yang diganti dengan alasan akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2018. Menurut dia, penggantian jabatan sekda itu atas usulan kepala daerahnya. “Saya tanya ke pak gubernur, merasa terganggu nggak? Terganggu kinerjanya nggak? Kalau terganggu, plt-kan saja. Usulkan penggantinya segera. Nggak ada masalah. Kalau nggak, terhambat pemerintahan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui proses penggantian Sekda Jabar Iwa Karniwa masih terus berjalan. Seperti diketahui, Iwa sudah resmi mendaftar sebagai kandidat calon kepala daerah untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 mendatang. “Pansel (panitia seleksi) masih jalan. Meminta kepada Mendagri untuk menentukan pansel itu sudah, tinggal tunggu saja, nggak ada masalah. Pokoknya kami tunggu perintah Mendagri,” tandasnya.
Peringatan tersebut disampaikan Mendagri mengingat tanggung jawab sekda sebagai pelaksana tugas dan fungsi daerah akan terganggu jika ikut bertarung di pilkada. “Begini ya, (saya) hanya mengingatkan, sekda itu administratif yang melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Jabatan politis itu kan gubernur/wakil gubernur/wali kota/bupati. Kalau sekda ikut-ikutan jabatan politis, ya tata kelola pemerintahan buyar,” ungkap Mendagri seusai Forum Group Discussion bertema "Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital" di Hotel Holiday Inn, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Selasa (22/8/2017).
Mendagri mempersilakan sekda ikut berkontestasi di ajang pilkada karena hal itu merupakan hak politik seorang warga negara. Namun, pihaknya tidak menginginkan tanggung jawab sekda terganggu akibat berpolitik praktis. Karena itu, sekda harus mau melepaskan jabatannya agar kinerja pemerintahan tak terganggu.
Bahkan, dia pun meminta ada pemeriksaan terkait dana kampanye yang digunakan oleh sekda. Pihaknya khawatir, dana kampanye tersebut justru didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Memang aturan (mundurnya) setelah nyalon, tapi harus ada political will dong. Saya bisa bagi tugas, omong kosong (bisa) bagi tugas dengan urusan politik,” katanya.
Dia menyebutkan, hingga kini, sudah ada enam sekda yang diganti dengan alasan akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2018. Menurut dia, penggantian jabatan sekda itu atas usulan kepala daerahnya. “Saya tanya ke pak gubernur, merasa terganggu nggak? Terganggu kinerjanya nggak? Kalau terganggu, plt-kan saja. Usulkan penggantinya segera. Nggak ada masalah. Kalau nggak, terhambat pemerintahan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui proses penggantian Sekda Jabar Iwa Karniwa masih terus berjalan. Seperti diketahui, Iwa sudah resmi mendaftar sebagai kandidat calon kepala daerah untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 mendatang. “Pansel (panitia seleksi) masih jalan. Meminta kepada Mendagri untuk menentukan pansel itu sudah, tinggal tunggu saja, nggak ada masalah. Pokoknya kami tunggu perintah Mendagri,” tandasnya.
(mcm)
