Memperkuat Daerah Mendorong Pemerataan
Rabu, 16 Agustus 2017 - 10:45 WIB
Memperkuat Daerah Mendorong Pemerataan
A
A
A
SALAH satu program Nawacita dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Karena itu, pemerintah terus berupaya memeratakan pembangunan antar-wilayah. Bagai gayung bersambut, daerah pun antusias merespons kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi ini. Berbagai program dan kebijakan pembangunan pun kini terus ditingkatkan di tiap daerah.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nurdin Abdullah mengakui hal ini. Dia melihat ada antusias yang begitu tinggi diperlihatkan pemerintah daerah (pemda) dalam beberapa tahun terakhir untuk memunculkan inovasi daerahnya sebagai cara meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Inovasi oleh sebagian daerah diaplikasikan adalah pada upaya peningkatan infrastruktur sebagai respons program pemerintah pusat yang membangun Indonesia dari pinggiran. Hasil dari program ini sudah tampak perubahan karena sejumlah daerah anggota APKASI menunjukkan ada geliat kegiatan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya.
"Jadi, kalau kita melihat 72 tahun Indonesia merdeka, ini kadonya bahwa daerah yang selama ini tidak diperlakukan dengan adil sekarang sudah diperhatikan. Sekarang jalan tol sudah terbangun dengan bagus, pelabuhan bandara juga semakin memudahkan mobilitas masyarakat," ungkap Nurdin.
Tujuan dari peningkatan infrastruktur memang erat kaitannya dengan koneksi antarwilayah yang dibutuhkan daerah. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka investor juga akan datang menanamkan modalnya. "Iya, karena bagaimanapun orang mau berinvestasi kan dilihat dulu akses ke sana bagaimana, konektivitas bagaimana, karena komoditas butuh distribusi dari gudang sampai pelabuhan," katanya.
Menurut Nurdin, dengan infrastruktur yang baik, maka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin bertambah. Destinasi wisata yang selama ini belum tertangani dengan baik juga mulai memberikan sumbangsihnya bagi daerah. Nurdin juga mengatakan, perbaikan infrastruktur untuk daerah-daerah perbatasan membuat nama Indonesia di mata negara tetangga semakin diperhitungkan.
Akses yang relatif lebih baik juga membuat harga kebutuhan pokok yang selama ini bergantung dari negara lain perlahan hilang dikonsumsi masyarakat perbatasan. "Kita bisa lihat perbatasan Papua dengan Papua Nugini sekarang terbangun dengan baik. Kalau dulu kita malu, timpang," ujarnya.
Meski demikian, Nurdin mengakui masih ada hambatan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan infrastruktur di daerahnya masingmasing. Salah satunya keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki hanya sebagian kecil inovasi dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kemampuan fiskal kita sangat terbatas apalagi boleh dikatakan pinjaman pemerintah terus naik. Tapi kalau kita tidak pinjam bagaimana kita membangun," ujar Nurdin.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun ini memang menekankan pembangunan dari daerah. Karena itu, hal ini berpengaruh pada bagaimana daerah mengelola potensinya. "Progresnya semakin baik. Semakin memacu pengelolaan potensi lokal secara signifikan. Rasa otonomi daerah sangat terasa. Inovasi daerah semakin bervariasi," ungkapnya.
Selain itu, perkembangan pembangunan daerah juga sudah menunjukkan ke arah lebih baik. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang mengalami kenaikan kinerja.
Karena dari keseluruhan daerah yang ada, 85% di antaranya berkinerja tinggi dan sangat tinggi. "Target kita kan minimal 70% berkinerja tinggi dan sangat tinggi. Sekarang 85%, ini melebihi target dan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya 75%," ungkapnya. Selain itu, pemda yang berkinerja baik tidak lagi didominasi daerah Pulau Jawa.
Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, pemda berada di luar Pulau Jawa sudah mulai banyak menunjukkan kinerja baik. Meskipun memang masih ada daerah yang belum menampakkan progres. "Dulu yang di luar Jawa itu sedikit sekali, paling kalau tidak salah Samarinda. Sekarang bertambah daerahnya. Misalnya provinsinya Kalimantan Timur, ada juga Sulawesi dan Gorontalo," ujarnya.
Untuk memaksimalkan visi membangun dari daerah, pemerintah pusat terus mendorong daerah membangun. Salah satunya dengan memberikan keleluasaan daerah melahirkan inovasi baru dalam menyelenggarakan pemerintahan. "Bahkan yang sifatnya kebijakan tidak boleh dikriminalisasi sehingga daerah tidak takut membuat inovasi," ujarnya. (Dian Ramdhani/Dita Angga)
Karena itu, pemerintah terus berupaya memeratakan pembangunan antar-wilayah. Bagai gayung bersambut, daerah pun antusias merespons kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi ini. Berbagai program dan kebijakan pembangunan pun kini terus ditingkatkan di tiap daerah.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nurdin Abdullah mengakui hal ini. Dia melihat ada antusias yang begitu tinggi diperlihatkan pemerintah daerah (pemda) dalam beberapa tahun terakhir untuk memunculkan inovasi daerahnya sebagai cara meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Inovasi oleh sebagian daerah diaplikasikan adalah pada upaya peningkatan infrastruktur sebagai respons program pemerintah pusat yang membangun Indonesia dari pinggiran. Hasil dari program ini sudah tampak perubahan karena sejumlah daerah anggota APKASI menunjukkan ada geliat kegiatan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya.
"Jadi, kalau kita melihat 72 tahun Indonesia merdeka, ini kadonya bahwa daerah yang selama ini tidak diperlakukan dengan adil sekarang sudah diperhatikan. Sekarang jalan tol sudah terbangun dengan bagus, pelabuhan bandara juga semakin memudahkan mobilitas masyarakat," ungkap Nurdin.
Tujuan dari peningkatan infrastruktur memang erat kaitannya dengan koneksi antarwilayah yang dibutuhkan daerah. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka investor juga akan datang menanamkan modalnya. "Iya, karena bagaimanapun orang mau berinvestasi kan dilihat dulu akses ke sana bagaimana, konektivitas bagaimana, karena komoditas butuh distribusi dari gudang sampai pelabuhan," katanya.
Menurut Nurdin, dengan infrastruktur yang baik, maka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin bertambah. Destinasi wisata yang selama ini belum tertangani dengan baik juga mulai memberikan sumbangsihnya bagi daerah. Nurdin juga mengatakan, perbaikan infrastruktur untuk daerah-daerah perbatasan membuat nama Indonesia di mata negara tetangga semakin diperhitungkan.
Akses yang relatif lebih baik juga membuat harga kebutuhan pokok yang selama ini bergantung dari negara lain perlahan hilang dikonsumsi masyarakat perbatasan. "Kita bisa lihat perbatasan Papua dengan Papua Nugini sekarang terbangun dengan baik. Kalau dulu kita malu, timpang," ujarnya.
Meski demikian, Nurdin mengakui masih ada hambatan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan infrastruktur di daerahnya masingmasing. Salah satunya keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki hanya sebagian kecil inovasi dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kemampuan fiskal kita sangat terbatas apalagi boleh dikatakan pinjaman pemerintah terus naik. Tapi kalau kita tidak pinjam bagaimana kita membangun," ujar Nurdin.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun ini memang menekankan pembangunan dari daerah. Karena itu, hal ini berpengaruh pada bagaimana daerah mengelola potensinya. "Progresnya semakin baik. Semakin memacu pengelolaan potensi lokal secara signifikan. Rasa otonomi daerah sangat terasa. Inovasi daerah semakin bervariasi," ungkapnya.
Selain itu, perkembangan pembangunan daerah juga sudah menunjukkan ke arah lebih baik. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang mengalami kenaikan kinerja.
Karena dari keseluruhan daerah yang ada, 85% di antaranya berkinerja tinggi dan sangat tinggi. "Target kita kan minimal 70% berkinerja tinggi dan sangat tinggi. Sekarang 85%, ini melebihi target dan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya 75%," ungkapnya. Selain itu, pemda yang berkinerja baik tidak lagi didominasi daerah Pulau Jawa.
Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, pemda berada di luar Pulau Jawa sudah mulai banyak menunjukkan kinerja baik. Meskipun memang masih ada daerah yang belum menampakkan progres. "Dulu yang di luar Jawa itu sedikit sekali, paling kalau tidak salah Samarinda. Sekarang bertambah daerahnya. Misalnya provinsinya Kalimantan Timur, ada juga Sulawesi dan Gorontalo," ujarnya.
Untuk memaksimalkan visi membangun dari daerah, pemerintah pusat terus mendorong daerah membangun. Salah satunya dengan memberikan keleluasaan daerah melahirkan inovasi baru dalam menyelenggarakan pemerintahan. "Bahkan yang sifatnya kebijakan tidak boleh dikriminalisasi sehingga daerah tidak takut membuat inovasi," ujarnya. (Dian Ramdhani/Dita Angga)
(bbk)
