Koalisi Pejalan Kaki: Tertib Trotoar Sukses Jika Penegakan Hukum Konsisten
Senin, 07 Agustus 2017 - 02:05 WIB
Koalisi Pejalan Kaki: Tertib Trotoar Sukses Jika Penegakan Hukum Konsisten
A
A
A
JAKARTA - Selama hampir sepekan berjalannya Bulan Tertib Trotoar di DKI Jakarta, Koalisi Pejalan Kaki melihat sudah ada perubahan, salah satunya di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Akan tetapi, program sterilisasi trotoar di DKI Jakarta masih perlu diuji efektivitasnya. Ketidakkonsistenan penegakan hukum bisa berakibat pada maraknya kembali pelanggaran. Masyarakat bakal mencari celah untuk kembali melakukan pelanggaran.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, melihat, saat ini masyarakat cenderung hanya takut melakukan pelanggaran ketika di lapangan terdapat petugas yang berjaga. Sebaliknya, ketika petugas tidak ada maka masyarakat akan kembali melakukan pelanggaran.
Melihat kondisi seperti ini, pihaknya merasa ada yang salah dengan pola pikir atau mindset masyarakat. "Ada atau tidak adanya petugas seharusnya masyarakat takut melanggar. Di sini berarti ada yang salah dengan perspektif masyarakat. Masyarakat dihukum baru takut, bukan takut dengan perilakunya yang salah," katanya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (6/8/2017).
Menurut dia, hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Untuk itu, ia berharap penegakan hukum berjalan konsisten. Dengan begitu masyarakat yang melihat dan merasakan penegakan hukum ini akan jera dan teredukasi untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
Akan tetapi, program sterilisasi trotoar di DKI Jakarta masih perlu diuji efektivitasnya. Ketidakkonsistenan penegakan hukum bisa berakibat pada maraknya kembali pelanggaran. Masyarakat bakal mencari celah untuk kembali melakukan pelanggaran.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, melihat, saat ini masyarakat cenderung hanya takut melakukan pelanggaran ketika di lapangan terdapat petugas yang berjaga. Sebaliknya, ketika petugas tidak ada maka masyarakat akan kembali melakukan pelanggaran.
Melihat kondisi seperti ini, pihaknya merasa ada yang salah dengan pola pikir atau mindset masyarakat. "Ada atau tidak adanya petugas seharusnya masyarakat takut melanggar. Di sini berarti ada yang salah dengan perspektif masyarakat. Masyarakat dihukum baru takut, bukan takut dengan perilakunya yang salah," katanya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (6/8/2017).
Menurut dia, hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Untuk itu, ia berharap penegakan hukum berjalan konsisten. Dengan begitu masyarakat yang melihat dan merasakan penegakan hukum ini akan jera dan teredukasi untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
(thm)
