Jabar Pasang Target Jadi Provinsi Layak Anak 2028
Minggu, 30 Juli 2017 - 18:03 WIB
Jabar Pasang Target Jadi Provinsi Layak Anak 2028
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat menargetkan Jawa Barat menjadi provinsi yang layak bagi anak-anak pada tahun 2028. Target tersebut lebih cepat dari target nasional yang mewajibkan seluruh provinsi di Indonesia layak anak tahun 2030.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjelaskan, target tersebut menjadi acuan percepatan program provinsi layak anak yang digulirkan pemerintah pusat. Dia optimistis, Jabar mampu menggenjot pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak. Sebab, beberapa indikator berhasil diperoleh Jabar lebih cepat ketimbang pemerintah pusat.
"Kemudian dicanangkan secara nasional bahwa Indonesia layak anak 2030. Tentu kita ingin lebih cepat dari itu karena nasional bebannya semua provinsi yang ada. Jawa Barat bisa lebih cepat mengingat ada sejumlah capaian nasional yang kita capai terlebih dahulu sebelum pihak nasional," jelas Aher seusai menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XVII dan Hari Anak Tingkat Provinsi Jabar 2017 di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (30/7/2017).
Dengan target tersebut, Gubernur yang akrab disapa Aher itu berharap, pemerintah kabupaten/kota di Jabar bisa melakukan penyesuaian. Saat ini pun, kata Aher, sejumlah kabupaten/kota di Jabar tengah berupaya menuju kabupaten/kota layak anak.
"Kita sudah punya 13 tingkat pratama dan 2 tingkat nidya. Nanti menjelang utama karena utama itu harus mendekati keseluruhannya. Ke 2028 masih ada 10 tahun lagi. Kalau setiap tahun diselesaikan dengan baik, di 2028 mari kita komitmen bersama Jawa Barat menjadi provinsi layak anak," papar Aher.
Aher juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jabar mulai menyiapkan seluruh indikator layak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diminta menekan angka kekerasan terhadap anak sebagai indikator terpenting layak anak.
"Semua sektor yang harus diperbaiki, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jumlah kekerasan terhadap anak dihilangkan, tidak ada korban narkoba, semuanya. Sebab, jika masih terjadi kekerasan pada anak berarti tidak layak anak," tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, ada beberapa tahapan dalam upaya mewujudkan daerah layak anak.
Pertama, pemerintah harus mulai membuat payung hukum dan kebijakan yang berpihak pada anak. Karena itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh kepala daerah untuk bergerak mewujudkan kabupaten/kota layak anak.
"Tentu ketika kita berbicara provinsi layak anak ada banyak aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memenuhi tahapan sebagai provinsi layak anak. Ada kebijakan yang dimiliki tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Selain kebijakan, komitmen tiap kepala daerah harus sama, bukan hanya di tingkat provinsi," tegasnya.
Selanjutnya, yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah, yakni mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Jangan sampai aturan dibuat, namun tidak diimplementasikan.
"Implementasi ini yang menjadi salah satu tantangan yang cukup besar. Jangan sampai ada pencanangan provinsi layak anak, tapi kemudian unsur-unsur yang merusak anak ini masih terlihat."
Netty menambahkan, para kepala daerah harus mampu menyelesaikan permasalahan anak jalanan, pekerja anak, dan menyiapkan sekolah inklusi bagi anak difabel. Permasalahan sosial ini menurutnya urusan pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik, unsur lainnya dapat diselesaikan dengan baik pula.
"Termasuk RW, kelurahan layak anak atau kecamatan layak anak, ini harus mulai diimplementasikan. Kalau sekadar pencanangan menurut saya sangat mudah. Membuat landasan hukum, membuat kebijakan sangat mudah, tapi tantangan terbesar adalah implementasi," pungkasnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjelaskan, target tersebut menjadi acuan percepatan program provinsi layak anak yang digulirkan pemerintah pusat. Dia optimistis, Jabar mampu menggenjot pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak. Sebab, beberapa indikator berhasil diperoleh Jabar lebih cepat ketimbang pemerintah pusat.
"Kemudian dicanangkan secara nasional bahwa Indonesia layak anak 2030. Tentu kita ingin lebih cepat dari itu karena nasional bebannya semua provinsi yang ada. Jawa Barat bisa lebih cepat mengingat ada sejumlah capaian nasional yang kita capai terlebih dahulu sebelum pihak nasional," jelas Aher seusai menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XVII dan Hari Anak Tingkat Provinsi Jabar 2017 di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (30/7/2017).
Dengan target tersebut, Gubernur yang akrab disapa Aher itu berharap, pemerintah kabupaten/kota di Jabar bisa melakukan penyesuaian. Saat ini pun, kata Aher, sejumlah kabupaten/kota di Jabar tengah berupaya menuju kabupaten/kota layak anak.
"Kita sudah punya 13 tingkat pratama dan 2 tingkat nidya. Nanti menjelang utama karena utama itu harus mendekati keseluruhannya. Ke 2028 masih ada 10 tahun lagi. Kalau setiap tahun diselesaikan dengan baik, di 2028 mari kita komitmen bersama Jawa Barat menjadi provinsi layak anak," papar Aher.
Aher juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jabar mulai menyiapkan seluruh indikator layak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diminta menekan angka kekerasan terhadap anak sebagai indikator terpenting layak anak.
"Semua sektor yang harus diperbaiki, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jumlah kekerasan terhadap anak dihilangkan, tidak ada korban narkoba, semuanya. Sebab, jika masih terjadi kekerasan pada anak berarti tidak layak anak," tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, ada beberapa tahapan dalam upaya mewujudkan daerah layak anak.
Pertama, pemerintah harus mulai membuat payung hukum dan kebijakan yang berpihak pada anak. Karena itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh kepala daerah untuk bergerak mewujudkan kabupaten/kota layak anak.
"Tentu ketika kita berbicara provinsi layak anak ada banyak aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memenuhi tahapan sebagai provinsi layak anak. Ada kebijakan yang dimiliki tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Selain kebijakan, komitmen tiap kepala daerah harus sama, bukan hanya di tingkat provinsi," tegasnya.
Selanjutnya, yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah, yakni mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Jangan sampai aturan dibuat, namun tidak diimplementasikan.
"Implementasi ini yang menjadi salah satu tantangan yang cukup besar. Jangan sampai ada pencanangan provinsi layak anak, tapi kemudian unsur-unsur yang merusak anak ini masih terlihat."
Netty menambahkan, para kepala daerah harus mampu menyelesaikan permasalahan anak jalanan, pekerja anak, dan menyiapkan sekolah inklusi bagi anak difabel. Permasalahan sosial ini menurutnya urusan pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik, unsur lainnya dapat diselesaikan dengan baik pula.
"Termasuk RW, kelurahan layak anak atau kecamatan layak anak, ini harus mulai diimplementasikan. Kalau sekadar pencanangan menurut saya sangat mudah. Membuat landasan hukum, membuat kebijakan sangat mudah, tapi tantangan terbesar adalah implementasi," pungkasnya.
(zik)
