DKI Minta Polda Metro Jaya Tertibkan Trotoar dalam Satu Bulan
Sabtu, 29 Juli 2017 - 03:39 WIB
DKI Minta Polda Metro Jaya Tertibkan Trotoar dalam Satu Bulan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menertibkan trotoar dalam waktu satu bulan ke depan. Dengan waktu sebulan, DKI optimistis perilaku pengendara dapat memahami fungsi trotoar.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk mengubah perilaku buruk pengendara, pihaknya telah meminta kepolisian agar terus menertibkan pengendara yang tidak tertib berlalulintas. Salah satunya yakni tertib trotoar dan Jalan Layang Nontol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan.
"Kemarin baru kita tandatangani instruksi untuk tertib bertrotoar, sebulan tertib trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk motor. Ini menyangkut masalah mental. Ini yang harus trus menerus ditertibkan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 28 Juli 2017 kemarin.
Djarot menjelaskan, kota yang sudah maju dan sudah memiliki peradaban tinggi itu, seharusnya warga secara pribadi juga berperilaku sesuai dengan keadaban tersebut.
Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Syafrudin menjelaskan, pemerintah seharusnya membangun fasilitas pejalan kaki 10% setiap tahunnya. Dengan kondisi trotoar yang tidak ramah dan aman serta jalur yang tidak tersambung dengan berbagai fasilitas publik seperti halte Transjakarta, menambah keengganan masyarakat untuk jalan kaki.
"Percuma kalau ditertibkan tapi trotoar tidak difungsikan. Kalau mau difungsikan ya buat saling terhubung," ungkapnya. Syafrudin juga berharap pemerintah bisa mencontoh Hong Kong dalam membangun kesadaran jalan kaki.
Selain aturan tegas menggunakan tranpotrasi umum, pemerintah dan perusahaan swasta diwajibkan mereformasi sarana gedung untuk pejalan kaki. Jika hal tersebut diterapkan maka secara tidak langsung juga menjalankan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk mengubah perilaku buruk pengendara, pihaknya telah meminta kepolisian agar terus menertibkan pengendara yang tidak tertib berlalulintas. Salah satunya yakni tertib trotoar dan Jalan Layang Nontol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan.
"Kemarin baru kita tandatangani instruksi untuk tertib bertrotoar, sebulan tertib trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk motor. Ini menyangkut masalah mental. Ini yang harus trus menerus ditertibkan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 28 Juli 2017 kemarin.
Djarot menjelaskan, kota yang sudah maju dan sudah memiliki peradaban tinggi itu, seharusnya warga secara pribadi juga berperilaku sesuai dengan keadaban tersebut.
Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Syafrudin menjelaskan, pemerintah seharusnya membangun fasilitas pejalan kaki 10% setiap tahunnya. Dengan kondisi trotoar yang tidak ramah dan aman serta jalur yang tidak tersambung dengan berbagai fasilitas publik seperti halte Transjakarta, menambah keengganan masyarakat untuk jalan kaki.
"Percuma kalau ditertibkan tapi trotoar tidak difungsikan. Kalau mau difungsikan ya buat saling terhubung," ungkapnya. Syafrudin juga berharap pemerintah bisa mencontoh Hong Kong dalam membangun kesadaran jalan kaki.
Selain aturan tegas menggunakan tranpotrasi umum, pemerintah dan perusahaan swasta diwajibkan mereformasi sarana gedung untuk pejalan kaki. Jika hal tersebut diterapkan maka secara tidak langsung juga menjalankan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(whb)
