Protes Perppu Ormas, Perwakilan Aksi 287 Meminta MK Berlaku Adil
Jum'at, 28 Juli 2017 - 19:02 WIB
Protes Perppu Ormas, Perwakilan Aksi 287 Meminta MK Berlaku Adil
A
A
A
JAKARTA - Setelah diterima Mahkamah Konstitusi (MK), perwakilan Aksi 287 yang juga Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif mengingatkan MK untuk berlaku adil melihat proses keluarnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
"Kami minta MK bisa berlaku adil melihat proses keluarnya Perppu. MK juga harus lihat isi Perppu serta dampak yang akan ditimbulkan," katanya di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).
Tak hanya itu, pihaknya pun mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak membela kepentingan rezim, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
"Kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI kami pesankan agar setiap fatwa melihat situasi dan kondisi agar tidak memecah belah umat Islam," katanya.
Ia pun mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa kekuasaan dan amanah harus dijaga dengan baik. Pasalnya kekuasaan yang diberikan Allah SWT itu bisa dicabut Allah kapanpun.
"Kemudian yang terakhir kepada Presiden Joko Widodo kami resolusikan bahwa kekuasaan dan amanah yang sekarang dipegangnya itu kekuasaan dari Allah yang diberikan pada tahun 2014. Bahwa kekuasaan itu bisa Allah cabut kapanpun," kata Slamet mengingatkan.
"Kami minta MK bisa berlaku adil melihat proses keluarnya Perppu. MK juga harus lihat isi Perppu serta dampak yang akan ditimbulkan," katanya di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).
Tak hanya itu, pihaknya pun mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak membela kepentingan rezim, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
"Kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI kami pesankan agar setiap fatwa melihat situasi dan kondisi agar tidak memecah belah umat Islam," katanya.
Ia pun mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa kekuasaan dan amanah harus dijaga dengan baik. Pasalnya kekuasaan yang diberikan Allah SWT itu bisa dicabut Allah kapanpun.
"Kemudian yang terakhir kepada Presiden Joko Widodo kami resolusikan bahwa kekuasaan dan amanah yang sekarang dipegangnya itu kekuasaan dari Allah yang diberikan pada tahun 2014. Bahwa kekuasaan itu bisa Allah cabut kapanpun," kata Slamet mengingatkan.
(ysw)
