Sumut Wilayahnya Luas Tapi Dapat Anggaran Paling Sedikit
Senin, 24 Juli 2017 - 17:13 WIB
Sumut Wilayahnya Luas Tapi Dapat Anggaran Paling Sedikit
A
A
A
MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Nurhajizah mengeluhkan kecilnya anggaran pembangunan infrastruktur di provinsi yang dipimpinnya. Jika dibandingkan provinsi lain, Sumut dinilai lebih kecil.
“Wilayah Sumut itu paling luas dibandingkan daerah lain. Seperti Jakarta memiliki anggaran hingga Rp83 triliun, Surabaya Rp55 triliun, Bandung Rp32 triliun. Sedangkan Sumut hanya Rp12 triliun. Sementara luas wilayah Sumut ada 10-20 kali lebih besar dibanding yang lainnya,” kata Nurhajizah ketika menerima kunjungan kerja Baleg DPR di Medan, Senin (24/7/2017).
Nurhajizah meminta Baleg DPR lebih memperhatikan Sumut terutama dalam hal anggaran pembangunan infrastruktur. Dia berharap Baleg DPR bisa menyuarakan permasalahan Sumut.
“Tentu dengan angka Rp12 triliun itu kami hanya cukup untuk menutup jalan yang rusak. Makanya, kami bermohon agar pusat dapat memperhatikan hal ini,” ujar Nurhajizah.
Menanggapi ini, anggota Baleg DPR, Irmadi Lubis mengatakan, Pemprovsu memang harus serius untuk ikut mengawal pembahasan RUU perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sumut kita harapkan harus pro aktif, apalagi terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Paling tidak harus ada tim yang dibentuk khusus membahas hal ini,” kata Irmadi.
“Wilayah Sumut itu paling luas dibandingkan daerah lain. Seperti Jakarta memiliki anggaran hingga Rp83 triliun, Surabaya Rp55 triliun, Bandung Rp32 triliun. Sedangkan Sumut hanya Rp12 triliun. Sementara luas wilayah Sumut ada 10-20 kali lebih besar dibanding yang lainnya,” kata Nurhajizah ketika menerima kunjungan kerja Baleg DPR di Medan, Senin (24/7/2017).
Nurhajizah meminta Baleg DPR lebih memperhatikan Sumut terutama dalam hal anggaran pembangunan infrastruktur. Dia berharap Baleg DPR bisa menyuarakan permasalahan Sumut.
“Tentu dengan angka Rp12 triliun itu kami hanya cukup untuk menutup jalan yang rusak. Makanya, kami bermohon agar pusat dapat memperhatikan hal ini,” ujar Nurhajizah.
Menanggapi ini, anggota Baleg DPR, Irmadi Lubis mengatakan, Pemprovsu memang harus serius untuk ikut mengawal pembahasan RUU perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sumut kita harapkan harus pro aktif, apalagi terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Paling tidak harus ada tim yang dibentuk khusus membahas hal ini,” kata Irmadi.
(rhs)
