Ganjar Pranowo Ancam Pecat PNS Terlibat Narkoba
Kamis, 13 Juli 2017 - 21:09 WIB
Ganjar Pranowo Ancam Pecat PNS Terlibat Narkoba
A
A
A
SEMARANG - Tidak ada ampun bagi PNS di lingkungan Pemprov Jawa Tengah yang menjadi pengguna maupun pengedar narkoba. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seusai menjadi inspektur upacara dalam puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Halaman Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (13/7/2017).
"Kalau saya di Pemprov, tidak boleh ada yang menggunakan itu (narkoba). Itu mesti zero tolerance. Dulu ada orang pernah menggunakan narkoba kemudian dihukum penurunan pangkat, saya nggak mau, harus dipecat. Apalagi mereka pernah menggunakan sebelumnya," tegas Ganjar.
Sikap tegas Ganjar tersebut sebagai bentuk komitmen penuh dalam memerangi narkotika yang sangat merusak moral bangsa ini. Menurutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bisa bekerja sendiri melawan narkoba, sehingga pemerintah daerah juga harus terlibat aktif.
"Pemda harus berperan aktif ikut memerangi narkoba. BNN kalau nggak kerja sama dengan kita tidak akan bisa melakukan coverage yang cepat. Dulu BNN bahkan pernah menyusun strategi bareng kita, bahkan saya dikasih data detail," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI ini menyatakan, sikap yang harus diambil pada penegakan hukum terhadap peredaran narkoba harus tegas. Pemberian sanksi harus berat. Karena itu, pihaknya berharap ada kampanye antinarkotika di media sosial.
"Kalau kita kampanyekan dari medsos dan ini bisa didorong terus maka bisa jadi gerakan besar."
Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Tri Agus Heru Prasetyo mengakui peredaran narkotika di Jateng sangat memprihatinkan. Karena itu, pihaknya mengajak semua unsur pemda, aparat, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah narkotika yang sudah menyasar semua lapisan masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan.
"Dalam beberapa kasus yang kita ungkap masih menunjukkan adanya sindikat yang mesti kita ungkap secara tuntas," kata Tri Agus.
"Kalau saya di Pemprov, tidak boleh ada yang menggunakan itu (narkoba). Itu mesti zero tolerance. Dulu ada orang pernah menggunakan narkoba kemudian dihukum penurunan pangkat, saya nggak mau, harus dipecat. Apalagi mereka pernah menggunakan sebelumnya," tegas Ganjar.
Sikap tegas Ganjar tersebut sebagai bentuk komitmen penuh dalam memerangi narkotika yang sangat merusak moral bangsa ini. Menurutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bisa bekerja sendiri melawan narkoba, sehingga pemerintah daerah juga harus terlibat aktif.
"Pemda harus berperan aktif ikut memerangi narkoba. BNN kalau nggak kerja sama dengan kita tidak akan bisa melakukan coverage yang cepat. Dulu BNN bahkan pernah menyusun strategi bareng kita, bahkan saya dikasih data detail," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI ini menyatakan, sikap yang harus diambil pada penegakan hukum terhadap peredaran narkoba harus tegas. Pemberian sanksi harus berat. Karena itu, pihaknya berharap ada kampanye antinarkotika di media sosial.
"Kalau kita kampanyekan dari medsos dan ini bisa didorong terus maka bisa jadi gerakan besar."
Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Tri Agus Heru Prasetyo mengakui peredaran narkotika di Jateng sangat memprihatinkan. Karena itu, pihaknya mengajak semua unsur pemda, aparat, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah narkotika yang sudah menyasar semua lapisan masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan.
"Dalam beberapa kasus yang kita ungkap masih menunjukkan adanya sindikat yang mesti kita ungkap secara tuntas," kata Tri Agus.
(zik)
