Anas Kembalikan Formulir Pilgub Jatim ke PDIP

SURABAYA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas resmi mengembalikan formulir pendaftaran Pilgub Jawa Timur ke Kantor Dewan Pimpinan daerah (DPD) PDIP Jatim, Jalan Kendangsari, Minggu (9/7/2017).

Pengembalian formulir itu diwakili Ketua DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara dan jajaran PDIP Banyuwangi. Sebab, saat ini Anas masih menjalankan tugas memenuhi undangan di Jerman dari Badan Sepeda Dunia (UCI) Asia Tour.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara menuturkan, pengembalian formulir menjadi bentuk kesiapan untuk menjalani seluruh proses penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan PDIP. "Kami tunduk pada keputusan atau titah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Made.

Ia melanjutkan, PDIP Banyuwangi memang mendorong Anas untuk maju dalam Pilgub Jatim. Dorongan itu tak lepas dari kinerja Anas dalam memajukan Banyuwangi sampai saat ini.

Sebelumnya Banyuwangi merupakan daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan utama Jatim. Makanya, tak heran kalau dulu Banyuwangi tak pernah dihitung dalam peta kemajuan daerah. Kondisi itu diperparah dengan hambatan infrastruktur di Banyuwangi yang menjadi daerah terluas di Pulau Jawa.

"Semua itu sudah berubah sekarang. Pola kepemimpinan gotong-royong yang terus diusung Pak Anas bersama masyarakat, tokoh lintas agama, budayawan, serta akademisi Banyuwangi secara bertahap terus maju pesat," jelasnya.

Bahkan, katanya, kalau dilihat secara ekonomi program kerakyatan berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp20,8 juta per orang tiap tahun menjadi Rp41,46 juta per orang tiap tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99%. Angka kemiskinan pun menurun cukup drastis dari level 20% menjadi 8,79% pada 2016.

"Tak heran kalau inflasi Banyuwangi terhitung yang terendah. Artinya meski ekonomi dan pendapatan tumbuh, warga tetap terlindungi daya belinya. Tahun ini juga sampai Juni 2017, inflasi Banyuwangi masih terendah se-Jatim berdasarkan data BPS," katanya.

Ia melanjutkan, program kerakyatan lainnya selama ini telah membantu masyarakat Banyuwangi seperti kelompok ekonomi lemah. Salah satunya beasiswa Banyuwangi Cerdas yang membiayai 700 anak muda berkuliah di berbagai kampus yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Belum lagi program jemput bola warga miskin yang sakit di rumahnya. Petugas dan dokternya yang datang merawat ke rumah. Bahkan bila harus dirujuk ke Surabaya, ada rumah singgah gratis bagi mereka," tegas Ketua DPRD Banyuwangi ini.

Untuk pengelolaan birokrasi, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.

"Dari aspek pengembangan SDM, Banyuwangi dulu tak punya kampus negeri, sekarang ada tiga kampus negeri. Salah satunya Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi yang ke depan jadi embrio Universitas Negeri Banyuwangi," ucapnya.

Hasil survei independen, jelas Made, menempatkan Anas dalam posisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang cukup memadai. Semua itu tentu menjadi modal awal untuk maju dalam proses penjaringan partai. "Tapi tentu semua keputusan kami pasrahkan kepada Ibu Megawati serta jajaran DPP PDIP."

Nama Anas terjaring berdasarkan rekapitulasi hasil rapat pleno DPC PDIP se-Jatim terkait penjaringan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Hal itu tertuang dalam surat DPD PDIP Jawa Timur Nomor 122/eKS/DPD/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan ke Anas. Lalu pada 14 Juni, PDIP Banyuwangi berinisiatif mengambilkan formulir untuk Anas.

Dengan pengembalian formulir Anas ke PDIP Jatim, menjadi tersisa dua kandidat wakil gubernur yang belum mengembalikan. Mereka adalah anggota DPR RI Said Abdullah dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono. Sebelumnya, bacagub lain yang mengembalikan yakni Saifullah Yusuf, Kusnadi, dan Suhandoyo.

Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi menuturkan, rekomendasi dari partai dengan lambang kepala Banteng bermoncong putih ini masih akan dimatangkan oleh DPP PDI. DPD PDIP Jatim hanya memberikan rekomendasi yang sudah masuk serta mengembalikan formulir pendaftaran.

"Jadi keputusan untuk disetujui atau tidak, semua yang menentukan DPP PDIP. DPD sejauh ini hanya menjadi media penjaringan bakal calon," katanya.