Praktik Politik Uang Tak Selalu Identik dengan Incumbent

BANDUNG - Semua pasangan calon di pilkada berpotensi melakukan politik uang. Apalagi jika mereka tidak memiliki program kerja yang jelas sehingga lebih mengedepankan pendekatan pragmatis ke masyarakat.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto mengatakan, politik uang itu bisa dilakukan siapa saja. Karenanya masyarakat diminta berhati-hati karena dengan ketentuan saat ini baik yang memberi atau yang menerima sanksi hukumannya sama.

"Politik uang tidak selalu dilakukan oleh incumbent. Pasangan manapun bisa melakukannya jika tidak punya program yang jelas," katanya saat sosialisasi pengawasan partisifatif pengenalan kelembagaan pengawas pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2018, di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (5/7/2017).

Dia meminta masyarakat proaktif mengawasi dan melaporkan politik uang, terutama di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan menggelar pilkada serentak tahun depan. Bawaslu Jawa Barat pun akan menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas di Jawa Barat untuk membuat program gerakan sejuta mahasiswa.

"Gerakan ini untuk mengawasi praktik politik uang karena kami yakin mahasiswa belum terkontaminasi oleh politik praktis," ujarnya.