Kompolnas Minta Penyelenggara Pendidikan-Pengawas di Akpol Ikut Disanksi
Jum'at, 19 Mei 2017 - 14:54 WIB
Kompolnas Minta Penyelenggara Pendidikan-Pengawas di Akpol Ikut Disanksi
A
A
A
SEMARANG - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta insiden tewasnya taruna Akademi Kepolisian (Akpol) karena diduga kuat dianiaya seniornya diusut tuntas. Tindakan tegas harus diberikan selain kepada pelaku, juga kepada orang-orang yang bertanggungjawab terhadap keamanan pendidikan dan pengawasan Taruna Akpol.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, menyebut insiden itu sangat memalukan dan tidak semestinya terjadi di tempat pendidikan apalagi di Akpol tempat di mana para taruna Akpol belajar untuk menjadi polisi yang baik, siap melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.
“Praktik kekerasan tersebut menunjukkan bahwa masih ada praktik-praktik budaya militeristik di kepolisian. Padahal seharusnya pascadipisahkannya Polri dan TNI (sebelumnya bergabung dalam ABRI), pendidikan di Akpol seharusnya menghapus praktik-praktik militeristik tersebut,” kata Poengky via layanan WhatsApp yang diterima KORAN SINDO Jumat (19/5/2017) siang.
Sebab itu, Poengky menyebut harus ada hukuman tegas, tidak hanya kepada para pelakunya, melainkan juga orang-orang yang bertanggungjawab terhadap keamanan pendidikan dan pengawasan Taruna Akpol.
“Kapolri sudah menyatakan akan menindak tegas baik proses internal maupun proses pidana terhadap para pelaku. Selain itu harus ada evaluasi terhadap cara-cara belajar mengajar di Akpol. Jangan sampai budaya militeristik tetap bercokol di sana,” tutupnya.
Saat coba dimintai keterangan, pihak Akpol tak bersedia berkomentar. Gubernur Akpol, Irjen Pol Anas Yusuf tak bersedia berkomentar saat dimintai keterangan oleh KORAN SINDO soal insiden itu.
"Silakan Mas dengan Kadiv Humas satu pintu," tulis Anas melalui pesan WhatsApp yang diterima KORAN SINDO.
Hal senada juga dikatakan Kepala Bagian Humas Akpol, Kombes Pol Muhari. "Ke Humas Polda saja Mas, sudah ditangani Polda Jateng," tandasnya.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, menyebut insiden itu sangat memalukan dan tidak semestinya terjadi di tempat pendidikan apalagi di Akpol tempat di mana para taruna Akpol belajar untuk menjadi polisi yang baik, siap melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.
“Praktik kekerasan tersebut menunjukkan bahwa masih ada praktik-praktik budaya militeristik di kepolisian. Padahal seharusnya pascadipisahkannya Polri dan TNI (sebelumnya bergabung dalam ABRI), pendidikan di Akpol seharusnya menghapus praktik-praktik militeristik tersebut,” kata Poengky via layanan WhatsApp yang diterima KORAN SINDO Jumat (19/5/2017) siang.
Sebab itu, Poengky menyebut harus ada hukuman tegas, tidak hanya kepada para pelakunya, melainkan juga orang-orang yang bertanggungjawab terhadap keamanan pendidikan dan pengawasan Taruna Akpol.
“Kapolri sudah menyatakan akan menindak tegas baik proses internal maupun proses pidana terhadap para pelaku. Selain itu harus ada evaluasi terhadap cara-cara belajar mengajar di Akpol. Jangan sampai budaya militeristik tetap bercokol di sana,” tutupnya.
Saat coba dimintai keterangan, pihak Akpol tak bersedia berkomentar. Gubernur Akpol, Irjen Pol Anas Yusuf tak bersedia berkomentar saat dimintai keterangan oleh KORAN SINDO soal insiden itu.
"Silakan Mas dengan Kadiv Humas satu pintu," tulis Anas melalui pesan WhatsApp yang diterima KORAN SINDO.
Hal senada juga dikatakan Kepala Bagian Humas Akpol, Kombes Pol Muhari. "Ke Humas Polda saja Mas, sudah ditangani Polda Jateng," tandasnya.
(sms)
