Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon Bicara Soal Cagub Jabar
Jum'at, 12 Mei 2017 - 20:32 WIB
Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon Bicara Soal Cagub Jabar
A
A
A
BANDUNG - Sejumlah nama calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat yang akan bertarung dalam Pilgub 2018 telah bermunculan. Pihak Keraton Kasepuhan Cirebon menilai semua calon yang muncul memiliki kapasitas untuk memimpin Jabar.
Sultan Keraton Kasepuhan PRA Arief Natadiningrat mengatakan, para kandidat atau calon gubernur yang muncul itu bukanlah tokoh baru di dunia perpolitikan Tanah Air.
"Deddy Mizwar Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil Wali Kota Bandung, Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta, jadi semuanya sudah punya pengalaman di pemerintahan," ujarnya di sela-sela Musyawarah Agung Keraton Nusantara 2017 di Hotel Preanger, Kota Bandung, Jumat (12/5/2017).
"Kalau kata orang Bandung mah reugreug (tenang). Sudah berpengalaman, tidak ujug-ujug muncul. Siapa pun yang jadi, tak masalah."
Disinggung sikap Keraton Kasepuhan Cirebon menjelang Pilgub Jabar 2018, Arief memastikan, keraton akan bersikap netral. "Dulu, keraton memang memiliki kekuasaan besar di pemerintahan, namun di era demokrasi ini keraton harus mengayomi semua. Sebab, semua abdi dalem, warga, tersebar di semua partai. Jadi keraton tak berpolitik lagi," pungkasnya.
Sultan Keraton Kasepuhan PRA Arief Natadiningrat mengatakan, para kandidat atau calon gubernur yang muncul itu bukanlah tokoh baru di dunia perpolitikan Tanah Air.
"Deddy Mizwar Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil Wali Kota Bandung, Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta, jadi semuanya sudah punya pengalaman di pemerintahan," ujarnya di sela-sela Musyawarah Agung Keraton Nusantara 2017 di Hotel Preanger, Kota Bandung, Jumat (12/5/2017).
"Kalau kata orang Bandung mah reugreug (tenang). Sudah berpengalaman, tidak ujug-ujug muncul. Siapa pun yang jadi, tak masalah."
Disinggung sikap Keraton Kasepuhan Cirebon menjelang Pilgub Jabar 2018, Arief memastikan, keraton akan bersikap netral. "Dulu, keraton memang memiliki kekuasaan besar di pemerintahan, namun di era demokrasi ini keraton harus mengayomi semua. Sebab, semua abdi dalem, warga, tersebar di semua partai. Jadi keraton tak berpolitik lagi," pungkasnya.
(zik)
