Janji Perpanjang Koridor 13, DKI Belum Tau Sumber Anggarannya
Selasa, 09 Mei 2017 - 03:19 WIB
Janji Perpanjang Koridor 13, DKI Belum Tau Sumber Anggarannya
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI berjanji akan memperpanjang jalan layang Transjakarta koridor 13 (Ciledug-Tendean) hingga kawasan SCBD Ciledug. Dinas Bina Marga yang membangun jalan layang sepanjang 10,5 kilometer itu belum membahas anggaran perpanjangan jalan layang tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, uji coba jalan layang koridor 13 yang dimulai sejak Sabtu 6 Mei lalu sempat terhenti pada Minggu 7 Mei hingga sekarang. Hal tersebut disebabkan belum adanya jaminan perpanjangan jalan layang yang diinginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang hingga ke SCBD Ciledug.
Kendati demikian, kata Andri, pihaknya sudah meminta masukan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan siap untuk melanjutkan perpanjangan jalan layang sekitar 2,5 kilometer dari Puri Beta hingga ke SCBD Ciledug.
"Pak Gubernur menyatakan siap. Jaminannya beliau minta Wali Kota Tangerang mengirim surat permohonan dahulu dan nantinya akan dijawab sebagai jaminannya. Anggaran pembangunan dari DKI," kata Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 8 Mei 2017.
Andri menjelaskan, perpanjangan jalan layang koridor 13 itu tentunya tidak menjadi masalah dan memang sangat mendukung konsep transportasi massal yang saling terintegrasi. Namun, kata dia, perpanjangan jalan layang itu seharusnya dapat berjalan simultan dengan ujicoba TransJakarta koridor 13.
Dengan begitu, lanjut Andri, warga Tangerang yang sudah menanti operasional jalan layang TransJakarta dengan tarif Rp 3.500 segera dapat menikmattinya. Termasuk dengan sertifikat Layak fungsi (SLF) bangunan yang akan didapatkan apabila dalam masa uji coba tidak menemui masalah.
"Jadi kami harap Wali Kota Tangerang tidak perlu memberhentikan ujicoba. Kasian warga dan kualitas bangunan yang sudah jadi sekarang. Saya akan berkomunikasi dengan Kepala Dinas disana terkait permohonan walikota direstui pak gubernur dengan dia membuat surat ke kita," ungkapnya.
Berdasarkan hasil uji coba hari pertama Sabtu 6 Mei lalu dengan 20 unit bus, Andri menyebut cukup membuahkan hasil yang baik. Selain banyaknya warga yang ingin menggunakan, pihaknya juga mendapatkan waktu tempuh sekitar 40-45 menit dari Ciledug-Tendean.
"Besok kami minta uji coba tidak dihentikan dan bus kami diperbolehkan memutar di perumahan puri beta. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Untuk perpanjangan kami akan kordinasi dengan Dinas Bina Marga," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faisal menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki anggaran untuk perpanjangan koridor 13 sampai SCBD ciledug. Menurutnya, perpanjangan jalur elevated tidak sesederhana itu.
"Kajiannya memang sudah ada dari pemkot tangerang. Cuma masalah komitmen pembiayaan saja," ungkapnya.
Yusmada mengakui efektifitas jalan layang koridor 13 akan lebih efektif dimuali dari awal perjalanan penumpang jika memang konteksnya transportasi. Namun sekali lagi dia menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan intruksi memperpanjang jalan layang koridor 13 itu.
"Memang lebih baik itu perpanjang. Saya belum ada instruksi untuk pembahasan ini. Coba tanya Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah saja," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, uji coba jalan layang koridor 13 yang dimulai sejak Sabtu 6 Mei lalu sempat terhenti pada Minggu 7 Mei hingga sekarang. Hal tersebut disebabkan belum adanya jaminan perpanjangan jalan layang yang diinginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang hingga ke SCBD Ciledug.
Kendati demikian, kata Andri, pihaknya sudah meminta masukan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan siap untuk melanjutkan perpanjangan jalan layang sekitar 2,5 kilometer dari Puri Beta hingga ke SCBD Ciledug.
"Pak Gubernur menyatakan siap. Jaminannya beliau minta Wali Kota Tangerang mengirim surat permohonan dahulu dan nantinya akan dijawab sebagai jaminannya. Anggaran pembangunan dari DKI," kata Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 8 Mei 2017.
Andri menjelaskan, perpanjangan jalan layang koridor 13 itu tentunya tidak menjadi masalah dan memang sangat mendukung konsep transportasi massal yang saling terintegrasi. Namun, kata dia, perpanjangan jalan layang itu seharusnya dapat berjalan simultan dengan ujicoba TransJakarta koridor 13.
Dengan begitu, lanjut Andri, warga Tangerang yang sudah menanti operasional jalan layang TransJakarta dengan tarif Rp 3.500 segera dapat menikmattinya. Termasuk dengan sertifikat Layak fungsi (SLF) bangunan yang akan didapatkan apabila dalam masa uji coba tidak menemui masalah.
"Jadi kami harap Wali Kota Tangerang tidak perlu memberhentikan ujicoba. Kasian warga dan kualitas bangunan yang sudah jadi sekarang. Saya akan berkomunikasi dengan Kepala Dinas disana terkait permohonan walikota direstui pak gubernur dengan dia membuat surat ke kita," ungkapnya.
Berdasarkan hasil uji coba hari pertama Sabtu 6 Mei lalu dengan 20 unit bus, Andri menyebut cukup membuahkan hasil yang baik. Selain banyaknya warga yang ingin menggunakan, pihaknya juga mendapatkan waktu tempuh sekitar 40-45 menit dari Ciledug-Tendean.
"Besok kami minta uji coba tidak dihentikan dan bus kami diperbolehkan memutar di perumahan puri beta. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Untuk perpanjangan kami akan kordinasi dengan Dinas Bina Marga," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faisal menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki anggaran untuk perpanjangan koridor 13 sampai SCBD ciledug. Menurutnya, perpanjangan jalur elevated tidak sesederhana itu.
"Kajiannya memang sudah ada dari pemkot tangerang. Cuma masalah komitmen pembiayaan saja," ungkapnya.
Yusmada mengakui efektifitas jalan layang koridor 13 akan lebih efektif dimuali dari awal perjalanan penumpang jika memang konteksnya transportasi. Namun sekali lagi dia menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan intruksi memperpanjang jalan layang koridor 13 itu.
"Memang lebih baik itu perpanjang. Saya belum ada instruksi untuk pembahasan ini. Coba tanya Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah saja," katanya.
(mhd)
