Kalah di Pilgub DKI, PDIP Diminta Dengarkan Aspirasi Akar Rumput
Senin, 08 Mei 2017 - 19:57 WIB
Kalah di Pilgub DKI, PDIP Diminta Dengarkan Aspirasi Akar Rumput
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai masih mempunyai peluang bangkit usai kalah dari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Banten. Syaratnya, elite PDIP mau mendengar aspirasi kader di tingkat bawah.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik Sosial Musni Umar. Kata dia, kekalahan yang dialami partai berlambang banteng itu, salah satunya karena kurang didengarkannya aspirasi dari para kader di tingkat bawah, sehingga menelan kekalahan beruntun dalam Pilkada di sejumlah wilayah.
Terakhir, partai berlambang banteng gemuk itu harus menelan pil pahit setelah calon gubernur jagoannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dari Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, PDIP kalah di Banten karena cagub Rano Karno yang digadang-gadang juga tumbang oleh lawannya.
"Cukup memprihatinkan apa yang dialami PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta dan Banten. Sebagai pemenang Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif, ternyata calon mereka banyak yang tumbang. Ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi PDIP," ujar Musni yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Musni mengatakan, elite PDIP harusnya dari awal membaca, khususnya di Pilkada Jakarta, bahwa kader banteng dan masyarakat Ibu Kota tidak menginginkan Ahok untuk kembali menjabat sebagai gubernur. Hal itu dengan munculnya suara-suara kader, baik itu dari rekomendasi dan juga aksi protes.
"Saya melihat pada awalnya para kader menginginkan calon gubernur PDIP berasal dari kader sendiri. Salah satunya saat itu yang muncul adalah nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini," katanya.
Para elite PDIP, lanjut Musni, hanya terpaku pada lembaga survei dan pemberitaan media massa yang mengunggulkan Ahok. "Pada sisi lain, suara kader yang disampaikan melalui rekomendasi dan masukan kurang direspon," ucapnya.
Lebih jauh, Musni menyarankan PDIP segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk menghadapi Pilkada selanjutnya. Seperti Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur pada 2018 mendatang. Karena kalau tidak ada evaluasi, dikhawatirkan akan terjadi tsunami politik yang dapat menenggelamkan PDIP.
"Inti dari evaluasi yang dilakukan, PDIP harus mendengarkan suara kader-kader dan masyarakat pendukung mereka (PDIP)," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menegaskan pihaknya patuh dan tunduk pada instruksi partai. Kendati saat awal akan dimulainya Pilkada DKI 2017 pihaknya membuat rekomendasi terkait cagub yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta, namun saat DPP telah memutuskan seluruh kader akan total mendukung keputusan DPP.
"Kami sangat loyal pada partai. Saat DPP memutuskan salah satu calon untuk didukung maka kami bekerja keras untuk memenangkannya," tandansya.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik Sosial Musni Umar. Kata dia, kekalahan yang dialami partai berlambang banteng itu, salah satunya karena kurang didengarkannya aspirasi dari para kader di tingkat bawah, sehingga menelan kekalahan beruntun dalam Pilkada di sejumlah wilayah.
Terakhir, partai berlambang banteng gemuk itu harus menelan pil pahit setelah calon gubernur jagoannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dari Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, PDIP kalah di Banten karena cagub Rano Karno yang digadang-gadang juga tumbang oleh lawannya.
"Cukup memprihatinkan apa yang dialami PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta dan Banten. Sebagai pemenang Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif, ternyata calon mereka banyak yang tumbang. Ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi PDIP," ujar Musni yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Musni mengatakan, elite PDIP harusnya dari awal membaca, khususnya di Pilkada Jakarta, bahwa kader banteng dan masyarakat Ibu Kota tidak menginginkan Ahok untuk kembali menjabat sebagai gubernur. Hal itu dengan munculnya suara-suara kader, baik itu dari rekomendasi dan juga aksi protes.
"Saya melihat pada awalnya para kader menginginkan calon gubernur PDIP berasal dari kader sendiri. Salah satunya saat itu yang muncul adalah nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini," katanya.
Para elite PDIP, lanjut Musni, hanya terpaku pada lembaga survei dan pemberitaan media massa yang mengunggulkan Ahok. "Pada sisi lain, suara kader yang disampaikan melalui rekomendasi dan masukan kurang direspon," ucapnya.
Lebih jauh, Musni menyarankan PDIP segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk menghadapi Pilkada selanjutnya. Seperti Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur pada 2018 mendatang. Karena kalau tidak ada evaluasi, dikhawatirkan akan terjadi tsunami politik yang dapat menenggelamkan PDIP.
"Inti dari evaluasi yang dilakukan, PDIP harus mendengarkan suara kader-kader dan masyarakat pendukung mereka (PDIP)," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menegaskan pihaknya patuh dan tunduk pada instruksi partai. Kendati saat awal akan dimulainya Pilkada DKI 2017 pihaknya membuat rekomendasi terkait cagub yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta, namun saat DPP telah memutuskan seluruh kader akan total mendukung keputusan DPP.
"Kami sangat loyal pada partai. Saat DPP memutuskan salah satu calon untuk didukung maka kami bekerja keras untuk memenangkannya," tandansya.
(mhd)
