Program Anies-Sandi Hanya Sebagian yang Dimasukkan ke APBD 2018
Jum'at, 05 Mei 2017 - 21:49 WIB
Program Anies-Sandi Hanya Sebagian yang Dimasukkan ke APBD 2018
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memasukkan program rumah DP 0 Rupiah ke dalam APBD 2018. Terpenting, Anies-Sandi dapat mencari pendanaan program tersebut.
"Silakan saja masukkan program DP 0%. Tapi, harus cari sumber pendanaannya dulu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2017). Ahok menjelaskan, DP 0% tidak masuk akal, karena program tersebut banyak memakan biaya APBD DKI.
Untuk itu, Pemprov DKI tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk membangun rumah tanpa DP tersebut. "Kalau mau bikin rumah DP 0% ya silakan. Tapi kalau warga boleh cari rumah sendiri DP 0%, cicilan bunga 0% mau dari mana? Kita enggak bisa," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, progam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat dimasukkan ke APBD DKI 2018. Namun, program tersebut tidak bisa sepenuhnya dan hanya sebagian yang bisa dimasukkan melalui fraksi pendukungnya, yaitu Fraksi PKS dan Gerindra.
Djarot menjelaskan, selain tidak bisanya masuk dalam APBD P 2017 lantaran masih tanggung jawabnya bersama Gubernur Ahok, penyusunan anggaran 2018 sudah melewati proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang didapat melalui pengumpulan aspirasi masyarakat.
Musrembang sendiri, lanjut Djarot, merupakan dasar untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
"Untuk RKPD itu kan sudah dijaring dari bawah, dari musrenbang itu. Hargailah partisipasi dari bawah ketika menyusun RKPD. Itulah yang akan digodok menjadi KUA-PPAS 2018. kalau memang ada (program) itu masukkan ke dalam KUA-PPAS lewat fraksi pengusung di DPRD," ujarnya.
Terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan dirinya bersama Ahok tidak ikut campur. Sebab, hal itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru.
"Silakan saja masukkan program DP 0%. Tapi, harus cari sumber pendanaannya dulu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2017). Ahok menjelaskan, DP 0% tidak masuk akal, karena program tersebut banyak memakan biaya APBD DKI.
Untuk itu, Pemprov DKI tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk membangun rumah tanpa DP tersebut. "Kalau mau bikin rumah DP 0% ya silakan. Tapi kalau warga boleh cari rumah sendiri DP 0%, cicilan bunga 0% mau dari mana? Kita enggak bisa," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, progam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat dimasukkan ke APBD DKI 2018. Namun, program tersebut tidak bisa sepenuhnya dan hanya sebagian yang bisa dimasukkan melalui fraksi pendukungnya, yaitu Fraksi PKS dan Gerindra.
Djarot menjelaskan, selain tidak bisanya masuk dalam APBD P 2017 lantaran masih tanggung jawabnya bersama Gubernur Ahok, penyusunan anggaran 2018 sudah melewati proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang didapat melalui pengumpulan aspirasi masyarakat.
Musrembang sendiri, lanjut Djarot, merupakan dasar untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
"Untuk RKPD itu kan sudah dijaring dari bawah, dari musrenbang itu. Hargailah partisipasi dari bawah ketika menyusun RKPD. Itulah yang akan digodok menjadi KUA-PPAS 2018. kalau memang ada (program) itu masukkan ke dalam KUA-PPAS lewat fraksi pengusung di DPRD," ujarnya.
Terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan dirinya bersama Ahok tidak ikut campur. Sebab, hal itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru.
(whb)
