Usai Pilgub DKI, Demokrasi Pancasila Dinilai Perlu Diperbaharui
Kamis, 04 Mei 2017 - 22:30 WIB
Usai Pilgub DKI, Demokrasi Pancasila Dinilai Perlu Diperbaharui
A
A
A
JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memiliki catatan empat pokok isu strategis pasca-Pilgub DKI Jakarta. Denny menilai demokrasi Pancasila perlu diperbaharui.
Denny menuturkan, pasca-Pilgub DKI Jakarta yang membelah publik dan elite politik, komitmen semua pihak pada demokrasi Pancasila perlu ditegaskan kembali. Dalam waktu tak lama, bukan tak mungkin demokratisasi di Indonesia yang dimulai sejak reformasi 1998 mengalami kemunduran yang signifikan.
Indonesia katanya akan berada dalam ketidakpastian yang berlarut dan memundurkan semua pencapaiannya. "Inilah renungan terjauh refleksi dari ruang publik Indonesia pasca-Pilgub DKI Jakarta. Persaingan antar-kandidat dalam pilkada sudah selesai. Hasil KPU soal pilkada sudah disahkan. Namun konflik gagasan dan embrio platform justru terus membara, berbeda bahkan bertentangan soal bagaimana aturan main bersama itu sebaiknya," kata Denny adalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (4/5/2017).
Denny JA mencatat ada empat pokok isu strategis pasca-Pilgub DKI Jakarta. Pertama, menjelaskan aneka embrio platform yang berbeda dan saling bertentangan yang ada saat ini mengenai kemana Indonesia harus dibentuk. Aneka platform itu ikut bertarung mewarnai pilkada DKI 2017.
Kedua, argumen mengenai mengapa para elite perlu menegaskan komitmen pada demokrasi Pancasila yang diperbaharui. "Juga dijelaskan apa beda demokrasi Pancasila yang diperbaharui dengan demokrasi Pancasila era Soekarno dan Soeharto," lanjutnya.
Ketiga, penjelasan soal apa yang kurang dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini agar mencapai platform ideal demokrasi Pancasila yang diperbaharui itu."Keempat, apa yang semua kita bisa kerjakan untuk ikut mengkonsolidasikan demokrasi Pancasila yang diperbaharui," ucapnya.
Denny menuturkan, pasca-Pilgub DKI Jakarta yang membelah publik dan elite politik, komitmen semua pihak pada demokrasi Pancasila perlu ditegaskan kembali. Dalam waktu tak lama, bukan tak mungkin demokratisasi di Indonesia yang dimulai sejak reformasi 1998 mengalami kemunduran yang signifikan.
Indonesia katanya akan berada dalam ketidakpastian yang berlarut dan memundurkan semua pencapaiannya. "Inilah renungan terjauh refleksi dari ruang publik Indonesia pasca-Pilgub DKI Jakarta. Persaingan antar-kandidat dalam pilkada sudah selesai. Hasil KPU soal pilkada sudah disahkan. Namun konflik gagasan dan embrio platform justru terus membara, berbeda bahkan bertentangan soal bagaimana aturan main bersama itu sebaiknya," kata Denny adalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (4/5/2017).
Denny JA mencatat ada empat pokok isu strategis pasca-Pilgub DKI Jakarta. Pertama, menjelaskan aneka embrio platform yang berbeda dan saling bertentangan yang ada saat ini mengenai kemana Indonesia harus dibentuk. Aneka platform itu ikut bertarung mewarnai pilkada DKI 2017.
Kedua, argumen mengenai mengapa para elite perlu menegaskan komitmen pada demokrasi Pancasila yang diperbaharui. "Juga dijelaskan apa beda demokrasi Pancasila yang diperbaharui dengan demokrasi Pancasila era Soekarno dan Soeharto," lanjutnya.
Ketiga, penjelasan soal apa yang kurang dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini agar mencapai platform ideal demokrasi Pancasila yang diperbaharui itu."Keempat, apa yang semua kita bisa kerjakan untuk ikut mengkonsolidasikan demokrasi Pancasila yang diperbaharui," ucapnya.
(whb)
