PT Transjakarta Pesimistis Target Operasional 3.406 Bus Terealisasi
Rabu, 03 Mei 2017 - 03:45 WIB
PT Transjakarta Pesimistis Target Operasional 3.406 Bus Terealisasi
A
A
A
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pesimis memenuhi target operasional 3.406 unit bus sepanjang tahun ini. Tidak bisanya karoseri menyediakan bus sesuai pesanan PT Transjakarta menjadi penyebabnya.
Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, pada 2017 ini pihaknya berencana mendatangkan sebanyak 1.500 unit bus untuk melengkapi target operasional 3.406 bus sepanjang tahun ini. Namun, karena pihak karoseri tidak bisa memenuhi bus sesuai pesanannya, Budi pesimis target tersebut terwujud.
"Sekarang itu sudah ada 1.500 atau 1.600 kira kira, penambahan terus. Sampai Desember nanti jumlah bus menjadi 2.500 ke atas kita dapat pasti. Karosesi tidak bisa menyiapkan kualitas dan kuantitas bus yang kita mau," kata Budi Kaliwono di Balai Kota, Selasa, 2 Mei 2017 kemarin.
Budi menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemegang saham menginginkan kualitas bus Transjakarta setara dengan bus-bus di Eropa. Sehingga, pemberian subsidi melalui Publik Service Obligation (PSO) yang diberikan sekitar Rp2,8 triliun dapat memberikan layanan terbaik.
Saat ini, lanjut Budi, pihaknya sudah mengaplikasikan keinginan Gubernur dengan membeli bus standar terbaik di dunia. Terpisah, Kepala Bidang Transportasi Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Aroffi mengaku sudah mendengar prediksi tidak tercapainya target operasional 3.406 bus. Untuk itu, PT Transjakarta berupaya menghindari sanksi pinalti penggunaan subsidi yang diajukannya sebesar Rp2,8 triliun.
Berdasarkan aturan, PT Transjakarta hanya mendapatkan separuh anggaran PSO yang diajukannya tahun ini, bilamana penggunaan PSO tidak sesuai rencana ketika diaudit akhir tahun nanti. Salah satu misalnya, lanjut Masdes yakni subsidi kepada penumpang KWK yang sudah bekerja sama dengan PT Transjakarta melalui sistem sewa saat jam-jam sibuk.
Berdasarkan hitungannya, sedikitnya Rp10 miliar yang dikeluarkan untuk KWK melalui subsidi Rp2,8 triliun itu. "PSO Rp2,8 triliun itu diajukan untuk memenuhi target penumpang seiring pengadaan bus yang direncanakan beroperasi sekitar 3.406 bus pada tahun ini. 2.006 bus pengadaan baru dan jumlah bus existing saat ini sekitar 1.400. Pengadaan bus yang ditargetkan Transjakarta sebanyak 2.006 itu bertahap. Namun, sejak Januari hingga sekarang, pengadaan bus tidak seperti yang direncanakan. Jadi ketimbang tidak terserap ya dialihkan ke KWK," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran), Dharmaningtyas mengatakan, sejak menjadi BUMD pada awal Januari 2015, Transjakarta tidak bisa dijadikan sebagai andalan bertransportasi di Jakarta, kecuali Koridor 1 (Blok M-Kota) saja. Selebihnya, bukan pilihan yang tepat bila ingin berpergian dengan perlu ketepatan waktu.
"Tidak usah menunggu ketersediaan bus sampai 3.000 unit bus. Cukup dengan manajemen yang cerdas," ungkapnya.
Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, pada 2017 ini pihaknya berencana mendatangkan sebanyak 1.500 unit bus untuk melengkapi target operasional 3.406 bus sepanjang tahun ini. Namun, karena pihak karoseri tidak bisa memenuhi bus sesuai pesanannya, Budi pesimis target tersebut terwujud.
"Sekarang itu sudah ada 1.500 atau 1.600 kira kira, penambahan terus. Sampai Desember nanti jumlah bus menjadi 2.500 ke atas kita dapat pasti. Karosesi tidak bisa menyiapkan kualitas dan kuantitas bus yang kita mau," kata Budi Kaliwono di Balai Kota, Selasa, 2 Mei 2017 kemarin.
Budi menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemegang saham menginginkan kualitas bus Transjakarta setara dengan bus-bus di Eropa. Sehingga, pemberian subsidi melalui Publik Service Obligation (PSO) yang diberikan sekitar Rp2,8 triliun dapat memberikan layanan terbaik.
Saat ini, lanjut Budi, pihaknya sudah mengaplikasikan keinginan Gubernur dengan membeli bus standar terbaik di dunia. Terpisah, Kepala Bidang Transportasi Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Aroffi mengaku sudah mendengar prediksi tidak tercapainya target operasional 3.406 bus. Untuk itu, PT Transjakarta berupaya menghindari sanksi pinalti penggunaan subsidi yang diajukannya sebesar Rp2,8 triliun.
Berdasarkan aturan, PT Transjakarta hanya mendapatkan separuh anggaran PSO yang diajukannya tahun ini, bilamana penggunaan PSO tidak sesuai rencana ketika diaudit akhir tahun nanti. Salah satu misalnya, lanjut Masdes yakni subsidi kepada penumpang KWK yang sudah bekerja sama dengan PT Transjakarta melalui sistem sewa saat jam-jam sibuk.
Berdasarkan hitungannya, sedikitnya Rp10 miliar yang dikeluarkan untuk KWK melalui subsidi Rp2,8 triliun itu. "PSO Rp2,8 triliun itu diajukan untuk memenuhi target penumpang seiring pengadaan bus yang direncanakan beroperasi sekitar 3.406 bus pada tahun ini. 2.006 bus pengadaan baru dan jumlah bus existing saat ini sekitar 1.400. Pengadaan bus yang ditargetkan Transjakarta sebanyak 2.006 itu bertahap. Namun, sejak Januari hingga sekarang, pengadaan bus tidak seperti yang direncanakan. Jadi ketimbang tidak terserap ya dialihkan ke KWK," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran), Dharmaningtyas mengatakan, sejak menjadi BUMD pada awal Januari 2015, Transjakarta tidak bisa dijadikan sebagai andalan bertransportasi di Jakarta, kecuali Koridor 1 (Blok M-Kota) saja. Selebihnya, bukan pilihan yang tepat bila ingin berpergian dengan perlu ketepatan waktu.
"Tidak usah menunggu ketersediaan bus sampai 3.000 unit bus. Cukup dengan manajemen yang cerdas," ungkapnya.
(whb)
