Wacana Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Berdampak Pada Global Warming
Rabu, 19 April 2017 - 02:59 WIB
Wacana Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Berdampak Pada Global Warming
A
A
A
PALANGKARAYA - Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Palangkaraya terus menuai protes keras dari sejumlah kelompok masyarakat. Karena dinilai akan memberikan kontribusi pada isu pemanasan global atau global warming di seluruh dunia.
Cecep Handoko, Tokoh Pemuda Jawa Barat menilai Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah merupakan paru-paru dunia ke-2 setelah Negara Brazil yang masih memiliki hutan sangat lebat dan melindungi Indonesia dari dampak pemanasan global secara langsung.
Menurutnya, jika wacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Palangkaraya tersebut direalisasikan maka Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia akan musnah.
"Nanti hutan yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah ini malah dibabat habis, kalau Ibu Kota negara ini dipindah ke sana (Palangkaraya). Ini yang harus diperhatikan oleh Presiden," katanya dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Selasa (18/4/2017).
Ketua FGD Pemindahan Ibu Kota tersebut juga menyarankan agar pemerintah memikirkan ulang wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya. Namun, dia mengusulkan agar Ibu Kota dipindah ke Majalengka, Jawa Barat.
Menurutnya, Kota Majalengka, Jawa Barat dewasa ini sudah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat suatu Ibu Kota negara Indonesia.
Pasalnya, Kota Majelengka memiliki Bandara Internasional Kertajati yang cukup terkenal di Jawa Barat dan dari sisi keamanan juga sudah memadai karena memiliki Lanud Sugiri Sukani.
"Apalagi di Majalengka ini berbatasan langsung dengan Kota Cirebon dan Indramayu yang memiliki pelabuhan bertaraf internasional guna mendukung aspek ekonomi, karena itu Presiden harus pindahkan Ibu Kota ke Majalengka," katanya.
Dalam waktu dekat, pria yang akrab disapa Ceko tersebut juga memastikan akan memberikan hasil kajian FGD Persatuan Pelajar Jawa Barat terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Bapenas dan Presiden Jokowi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar tidak memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya.
"Kami akan berikan hasil kajian ini langsung ke Bapenas dan Presiden Jokowi. Agar bahan kajian ini menjadi pertimbangan," tukasnya.
Cecep Handoko, Tokoh Pemuda Jawa Barat menilai Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah merupakan paru-paru dunia ke-2 setelah Negara Brazil yang masih memiliki hutan sangat lebat dan melindungi Indonesia dari dampak pemanasan global secara langsung.
Menurutnya, jika wacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Palangkaraya tersebut direalisasikan maka Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia akan musnah.
"Nanti hutan yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah ini malah dibabat habis, kalau Ibu Kota negara ini dipindah ke sana (Palangkaraya). Ini yang harus diperhatikan oleh Presiden," katanya dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Selasa (18/4/2017).
Ketua FGD Pemindahan Ibu Kota tersebut juga menyarankan agar pemerintah memikirkan ulang wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya. Namun, dia mengusulkan agar Ibu Kota dipindah ke Majalengka, Jawa Barat.
Menurutnya, Kota Majalengka, Jawa Barat dewasa ini sudah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat suatu Ibu Kota negara Indonesia.
Pasalnya, Kota Majelengka memiliki Bandara Internasional Kertajati yang cukup terkenal di Jawa Barat dan dari sisi keamanan juga sudah memadai karena memiliki Lanud Sugiri Sukani.
"Apalagi di Majalengka ini berbatasan langsung dengan Kota Cirebon dan Indramayu yang memiliki pelabuhan bertaraf internasional guna mendukung aspek ekonomi, karena itu Presiden harus pindahkan Ibu Kota ke Majalengka," katanya.
Dalam waktu dekat, pria yang akrab disapa Ceko tersebut juga memastikan akan memberikan hasil kajian FGD Persatuan Pelajar Jawa Barat terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Bapenas dan Presiden Jokowi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar tidak memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya.
"Kami akan berikan hasil kajian ini langsung ke Bapenas dan Presiden Jokowi. Agar bahan kajian ini menjadi pertimbangan," tukasnya.
(sms)
