Subsidi KWK Rp10 Miliar Bentuk Pengalihan Gagalnya Pengadaan Bus
Selasa, 04 April 2017 - 17:22 WIB
Subsidi KWK Rp10 Miliar Bentuk Pengalihan Gagalnya Pengadaan Bus
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran yang digunakan PT Transportasi Jakarta untuk membayar angkutan KWK yang sudah terintegrasi dengan bus TransJakarta. Dalam rencana pengajuan Public Service Obligation (PSO) 2017, DPRD DKI tidak melihat adanya subsidi ke KWK.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, subsidi berupa PSO yang diberikan untuk TransJakarta melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp2,8 Triliun pada 2017 tidak mencakup penumpang angkutan KWK. Saat pengajuan, kata dia, subsidi tersebut digunakan untuk penumpang yang disesuaikan dengan jumlah bus operasional. Dimana, rencananya PSO Rp2,8 Triliun untuk mencakup 3.406 bus pada 2017.
"Kok keluar rencana, ada apa ini? Apa sudah punya keuntungan sendiri? Tapi kok setiap tahun PSO selalu nambah? Kalau sudah punya keuntungan ya kami akan perhitungkan penyertaan modal dan PSO pada anggaran perubahan 2017," kata Muhammad Taufik saat dihubungi, Selasa (4/4).
Dengan banyaknya pertanyaan tersebut, Taufik meminta Ketua Komisi B DPRD DKI, Tubagus Arief segera memanggil Direksi PT Transportasi Jakarta. Sebab, apabila didiamkan, bola liar akan terus bergulir dan bisa saja akhirnya masyarakat menduga direksi ikut berpolitik memenangkan petahanan dalam Pilkada DKI 2017 yang tinggal menghitung hari.
"Ini jangan didiamkan. Sudah tidak ada dalam rencana, peluncurannya pun mendekati Pemilihan, 19 April. Kenapa sih gak tunggu tanggal 20 gitu," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, subsidi berupa PSO yang diberikan untuk TransJakarta melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp2,8 Triliun pada 2017 tidak mencakup penumpang angkutan KWK. Saat pengajuan, kata dia, subsidi tersebut digunakan untuk penumpang yang disesuaikan dengan jumlah bus operasional. Dimana, rencananya PSO Rp2,8 Triliun untuk mencakup 3.406 bus pada 2017.
"Kok keluar rencana, ada apa ini? Apa sudah punya keuntungan sendiri? Tapi kok setiap tahun PSO selalu nambah? Kalau sudah punya keuntungan ya kami akan perhitungkan penyertaan modal dan PSO pada anggaran perubahan 2017," kata Muhammad Taufik saat dihubungi, Selasa (4/4).
Dengan banyaknya pertanyaan tersebut, Taufik meminta Ketua Komisi B DPRD DKI, Tubagus Arief segera memanggil Direksi PT Transportasi Jakarta. Sebab, apabila didiamkan, bola liar akan terus bergulir dan bisa saja akhirnya masyarakat menduga direksi ikut berpolitik memenangkan petahanan dalam Pilkada DKI 2017 yang tinggal menghitung hari.
"Ini jangan didiamkan. Sudah tidak ada dalam rencana, peluncurannya pun mendekati Pemilihan, 19 April. Kenapa sih gak tunggu tanggal 20 gitu," ujarnya.
(pur)
