Takut Saber Pungli, Kades di Blitar Boikot Urusan Agraria

BLITAR - Sebanyak 220 Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Blitar menyatakan memboikot segala urusan agraria. Pasalnya mereka takut berurusan dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sehingga memilih tidak melayani segala bentuk pengurusan sertifikasi tanah dan sejenisnya.

"Kami memilih menjadi saksi saja. Segala urusan agraria biralah diselesaikan langsung badan pertanahan," ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar Nurkhamim.

Sebelumnya dua orang kepala desa terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Saber Pungli. Karena dianggap berpraktik pungli, tim saber menangkap Kades Soso Kecamatan Gandusari Widodo Harjo Diputro.

Dari tangan yang bersangkutan petugas mengamankan uang tunai Rp 4.600.000 dan sejumlah alat bukti dokumen pengurusan balik nama surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT tanah. Tak berselang lama tim Saber Pungli juga menangkap Kades Pojok Kecamatan Garum Handoko.

Yang bersangkutan menerima uang tunai Rp 5 000.000 dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM). Tambahan biaya Rp 2.500.000 untuk pemecahan SHM dinilai sebagai pungli.

Saber Pungli juga menangkap tiga orang yang memungli pedagang pasar tumpah wilayah Kecamatan Kesamben. Nukhamim melihat posisi kades serba salah. Menerima tambahan dana dituding pungli. Sementara mendapat suguhan makanan dinilai gratifikasi.