DPRD DKI Sebut Temuan Suket Palsu Ciderai Demokrasi
Selasa, 28 Februari 2017 - 19:24 WIB
DPRD DKI Sebut Temuan Suket Palsu Ciderai Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyatakan ditemukannya surat keterangan (Suket) palsu untuk mencoblos pada Pilgub DKI Jakarta telah menciderai demokrasi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, temuan suket palsu itu sangat jelas menciderai demokrasi. "Suket itu yang bisa mengeluarkan haruslah Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Ini pasti ada oknum aparat di kelurahan, karena suket palsu itu dikeluarkan dari kelurahan," kata Taufik kepada SINDOnews,Selasa (28/2/2017)
Taufik menuturkan, temuan suket palsu itu yang menggeluarkan ialah oknum sekretaris kelurahan, tidak menggunakan kop resmi dari Disdukcapil, bahkan tidak ada kop hanya bertulis surat keterangan saja.
"Maka dari itu tim Anies-Baswedan melaporkan ke Bawaslu dan kepolisian karena ada unsur pidana yakni pemalsuan," ujar Taufik.
Sebagai pimpinan DPRD DKI, Taufik meminta kepada Lurah atau aparat lainnya harus menjunjung tinggi netralitas. Hal ini akan menciderai demokrasi.
"Enggak usah lah lurah ikut-ikutan, sebagai aparat pemerintahan tidak usah seperti itu," kata Taufik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, temuan suket palsu itu sangat jelas menciderai demokrasi. "Suket itu yang bisa mengeluarkan haruslah Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Ini pasti ada oknum aparat di kelurahan, karena suket palsu itu dikeluarkan dari kelurahan," kata Taufik kepada SINDOnews,Selasa (28/2/2017)
Taufik menuturkan, temuan suket palsu itu yang menggeluarkan ialah oknum sekretaris kelurahan, tidak menggunakan kop resmi dari Disdukcapil, bahkan tidak ada kop hanya bertulis surat keterangan saja.
"Maka dari itu tim Anies-Baswedan melaporkan ke Bawaslu dan kepolisian karena ada unsur pidana yakni pemalsuan," ujar Taufik.
Sebagai pimpinan DPRD DKI, Taufik meminta kepada Lurah atau aparat lainnya harus menjunjung tinggi netralitas. Hal ini akan menciderai demokrasi.
"Enggak usah lah lurah ikut-ikutan, sebagai aparat pemerintahan tidak usah seperti itu," kata Taufik.
(whb)
