Pilgub DKI, PPP Tak Terpengaruh Permintaan PDIP
Kamis, 23 Februari 2017 - 14:22 WIB
Pilgub DKI, PPP Tak Terpengaruh Permintaan PDIP
A
A
A
JAKARTA - PPP menyatakan partainya tidak akan terpengaruh dengan permintaan PDIP bahwa parpol koalisi pendukung pemerintah harus mendukung pasangan calon (paslon) Ahok-Djarot pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta putaran kedua. Karena bagi PPP, dukungan ini merupakan kepentingan internal partai, bahkan grass root meminta PPP mendukung Anies-Sandi.
"Ya itu (permintaan PDIP) kan proses-proses permintaan, saya kira sikapinya wajar saja. Kita melihatnya hal yang wajar segala sesuatu pasti terjadi komunikasi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2).
"Dalam komunikasi tentu yang satu menyampaikan permintaan yang satu merespons. Ketika merespons itu kan kami juga sampaikan berbagai pandangan dari sisi kepentingan internal partai," ujarnya.
Adapun kekhawatiran menteri PPP akan dicopot, menurut Arsul, pengangkatan dan pencopotan menteri itu merupakan domain presiden dan hak prerogratif presiden. Arsul meyakini bahwa Presiden Jokowi merupakan orang bijak yang melihat sesuatu tidak dari satu kepentingan saja.
"Pak Jokowi punya independensi dan kewenangan sendiri. Dan beliau akan menggunakannya dengan baik," ujar Anggota Komisi III DPR itu.
Meskipun banyak dukungan dari mayoritas grass root bahwa PPP harus mendukung Anies-Sandi di putaran kedua, lanjut Arsul, PPP masih perlu mempertimbangkan banyak hal dan mengkonsultasikan dengan para stakeholder di PPP.
"Mayoritas itu artinya konstituen, kalau DPC-DPP itu masih menunggu, lagi survei lah, konsultasi secara internal," ujarnya.
"Ya itu (permintaan PDIP) kan proses-proses permintaan, saya kira sikapinya wajar saja. Kita melihatnya hal yang wajar segala sesuatu pasti terjadi komunikasi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2).
"Dalam komunikasi tentu yang satu menyampaikan permintaan yang satu merespons. Ketika merespons itu kan kami juga sampaikan berbagai pandangan dari sisi kepentingan internal partai," ujarnya.
Adapun kekhawatiran menteri PPP akan dicopot, menurut Arsul, pengangkatan dan pencopotan menteri itu merupakan domain presiden dan hak prerogratif presiden. Arsul meyakini bahwa Presiden Jokowi merupakan orang bijak yang melihat sesuatu tidak dari satu kepentingan saja.
"Pak Jokowi punya independensi dan kewenangan sendiri. Dan beliau akan menggunakannya dengan baik," ujar Anggota Komisi III DPR itu.
Meskipun banyak dukungan dari mayoritas grass root bahwa PPP harus mendukung Anies-Sandi di putaran kedua, lanjut Arsul, PPP masih perlu mempertimbangkan banyak hal dan mengkonsultasikan dengan para stakeholder di PPP.
"Mayoritas itu artinya konstituen, kalau DPC-DPP itu masih menunggu, lagi survei lah, konsultasi secara internal," ujarnya.
(ysw)
