PDIP Usulkan Semua KPPS di Jakarta Diganti
Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:34 WIB
PDIP Usulkan Semua KPPS di Jakarta Diganti
A
A
A
JAKARTA - DPP PDIP meminta agar seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta diganti pada putaran kedua Pilgub DKI 2017 mendatang.
Pernyataan kontroversial ini disampaikan Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan.“Kami akan merekomendasikan KPPS itu diganti semua. Penglihatan kami, dari 13.000 TPS itu pokok masalah yang bermain mereka dengan didukung RT/RW,” ucap Trimedya saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio “Sinema Politik Pilkada DKI” di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu (18/2/2017).
Trimedya meminta agar hal ini bisa menjadi perhatian bersama, sebab Pilgub DKI menjadi barometer bagi pelaksanaan pilkada lain di Indonesia di masa yang akan datang. “Karena 2018 cukup banyak pilkada gubernur ada Jawa Barat, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dan ini adalah kantong suara fasilitasi Pilpres 2019. Untuk itu kita berharap KPU daerah jangan main-main dengan penyelenggara,” ujarnya.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Trimedya juga menuduh keterlibatan relawan dan times dalam kecurangan yang terjadi selama Pilkada 2017. Dia mengatakan ada pola baru mengumpulkan suara dari masyarakat, salah satunya dengan menahan formulir C6 (surat pemberitahuan) untuk ditukarkan dengan suara milik masyarakat.
“Kalau C6 diberikan dalam bentuk uang, janji sembako itu sudah dipastikan memilih pasangan calon tertentu. Ini cara baru dibanding pileg dan pilpres,” ungkapnya. Kasus ini menurut dia sudah terjadi di Tapanuli Utara (Sumatera Utara) dimana C6 didaerah tersebut ditahan hingga pukul 11.30 WIB. “Saya sendiri dikediaman mau C6 ambil datang sendiri. Padahal RT/RW kalau ada perlu cepat,” sesalnya.
Pernyataan kontroversial ini disampaikan Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan.“Kami akan merekomendasikan KPPS itu diganti semua. Penglihatan kami, dari 13.000 TPS itu pokok masalah yang bermain mereka dengan didukung RT/RW,” ucap Trimedya saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio “Sinema Politik Pilkada DKI” di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu (18/2/2017).
Trimedya meminta agar hal ini bisa menjadi perhatian bersama, sebab Pilgub DKI menjadi barometer bagi pelaksanaan pilkada lain di Indonesia di masa yang akan datang. “Karena 2018 cukup banyak pilkada gubernur ada Jawa Barat, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dan ini adalah kantong suara fasilitasi Pilpres 2019. Untuk itu kita berharap KPU daerah jangan main-main dengan penyelenggara,” ujarnya.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Trimedya juga menuduh keterlibatan relawan dan times dalam kecurangan yang terjadi selama Pilkada 2017. Dia mengatakan ada pola baru mengumpulkan suara dari masyarakat, salah satunya dengan menahan formulir C6 (surat pemberitahuan) untuk ditukarkan dengan suara milik masyarakat.
“Kalau C6 diberikan dalam bentuk uang, janji sembako itu sudah dipastikan memilih pasangan calon tertentu. Ini cara baru dibanding pileg dan pilpres,” ungkapnya. Kasus ini menurut dia sudah terjadi di Tapanuli Utara (Sumatera Utara) dimana C6 didaerah tersebut ditahan hingga pukul 11.30 WIB. “Saya sendiri dikediaman mau C6 ambil datang sendiri. Padahal RT/RW kalau ada perlu cepat,” sesalnya.
(whb)
