Tim Anies-Ahok Minta KPU DKI Usut Hacker Pengganggu Akses Informasi Pilkada
Jum'at, 17 Februari 2017 - 21:10 WIB
Tim Anies-Ahok Minta KPU DKI Usut Hacker Pengganggu Akses Informasi Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Tim kandidat pasangan calon gubernur- wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta 2017 meminta KPU DKI mengusut tuntas pengganggu akses informasi hasil Pilkada melalui sistem informasi yang dimiliki penyelenggara. Masing-masing Tim terus mengawal dengan penghitungan real sendiri.
Sekertaris Tim pemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno, Syarif mengatakan, kejahatan politik saat pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara kerap terjadi. Termasuk pengganggu akses informasi hasil penghitungan di laman KPU.
Dia pun meminta agar KPU DKI bersama dengan tim Cyber Crime kepolisian mengusut tuntas pelaku kejahatan tersebut. Sebab, kasus tersebut bukan pertama kali terjadi dan pelaku tidak pernah terungkap.
"Pemilihan Presiden 2014 kejahatan politik adanya hacker juga terjadi. KPU mengakui, Tapi KPU diam saja. Ini harus diusut agar motif pelaku dapat terungkap. Kerugian bukan hanya di Parpol, tapi masyarakat pemilih, kata syarif saat dihubungi, Jum'at (17/2/2017).
Syarif menjelaskan, tim Anies-Sandi terus mengawal perhitungan real count di masing-masing posko yang tersebar di Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat,DPP PKS, DPP Gerindra dan Rumah Brawijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Hasilnya, kata dia, penghitungan sementara yang belum mencapai 100 persen masih memposisikan Anies-Sandi sekitar 40,09%.
Artinya, kata Syarif, apabila ada kesalahan penghitungan di KPU DKI akibat adanya pengganggu, Tim dan relawan bisa membandingkannya."Hasil Hitungan kami tidak jauh berbeda dengan quick count. Rata-rata sudah 40,09% masih di bawah pasangan Ahok-Djarot," ungkapnya.
Sementara itu, Sekertaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ace Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU DKI untuk menyelesaikan adanya pengganggu penghitungan suara di laman miliknya. Dia meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya pihak yang menyampaikan ketidakbenaran fakta penghitungan.
"Hasilnya sama saja dengan quick count. Kami punya hitungan dengan dasar formulir C 1, hasilnya sekitar 42-43%," ungkapnya.
Sekertaris Tim pemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno, Syarif mengatakan, kejahatan politik saat pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara kerap terjadi. Termasuk pengganggu akses informasi hasil penghitungan di laman KPU.
Dia pun meminta agar KPU DKI bersama dengan tim Cyber Crime kepolisian mengusut tuntas pelaku kejahatan tersebut. Sebab, kasus tersebut bukan pertama kali terjadi dan pelaku tidak pernah terungkap.
"Pemilihan Presiden 2014 kejahatan politik adanya hacker juga terjadi. KPU mengakui, Tapi KPU diam saja. Ini harus diusut agar motif pelaku dapat terungkap. Kerugian bukan hanya di Parpol, tapi masyarakat pemilih, kata syarif saat dihubungi, Jum'at (17/2/2017).
Syarif menjelaskan, tim Anies-Sandi terus mengawal perhitungan real count di masing-masing posko yang tersebar di Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat,DPP PKS, DPP Gerindra dan Rumah Brawijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Hasilnya, kata dia, penghitungan sementara yang belum mencapai 100 persen masih memposisikan Anies-Sandi sekitar 40,09%.
Artinya, kata Syarif, apabila ada kesalahan penghitungan di KPU DKI akibat adanya pengganggu, Tim dan relawan bisa membandingkannya."Hasil Hitungan kami tidak jauh berbeda dengan quick count. Rata-rata sudah 40,09% masih di bawah pasangan Ahok-Djarot," ungkapnya.
Sementara itu, Sekertaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ace Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU DKI untuk menyelesaikan adanya pengganggu penghitungan suara di laman miliknya. Dia meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya pihak yang menyampaikan ketidakbenaran fakta penghitungan.
"Hasilnya sama saja dengan quick count. Kami punya hitungan dengan dasar formulir C 1, hasilnya sekitar 42-43%," ungkapnya.
(pur)
