Ketua DPRD DKI Bungkam Soal 4 Fraksi Minta Kejelasan Status Ahok
Selasa, 14 Februari 2017 - 17:13 WIB
Ketua DPRD DKI Bungkam Soal 4 Fraksi Minta Kejelasan Status Ahok
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menutup mulutnya rapat-rapat terkait keinginan empat fraksi di DPRD DKI yang akan bersurat kepada Kemendagri untuk mempertanyakan status Ahok.
"Nanti saja," kata pria yang akrab disapa Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017). Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, hanya akan menutup mulutnya rapat-rapat dan enggan berkomentar apapun tentang apa yang anggota dewan tengah lakukan.
"Nanti saja, saya lagi bungkam hahaha. Lagi mau diam saja mulutku," ucap Pras.
Sebelumnya diberitakan, empat Fraksi DPRD DKI yakni, Gerindra, PKS, PKB, dan PPP meminta kejelasan Kemendagri terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masih nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, hingga kini keempat fraksi ini masih mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjelas status Ahok. Hal ini karena Undang-Undang mengatur jika kepala daerah yang tersangkut terdakwa harus dinonaktifkan sementara.( Baca: Empat Fraksi Minta Kemendagri Jelaskan Status Ahok )
"Nanti saja," kata pria yang akrab disapa Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017). Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, hanya akan menutup mulutnya rapat-rapat dan enggan berkomentar apapun tentang apa yang anggota dewan tengah lakukan.
"Nanti saja, saya lagi bungkam hahaha. Lagi mau diam saja mulutku," ucap Pras.
Sebelumnya diberitakan, empat Fraksi DPRD DKI yakni, Gerindra, PKS, PKB, dan PPP meminta kejelasan Kemendagri terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masih nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, hingga kini keempat fraksi ini masih mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjelas status Ahok. Hal ini karena Undang-Undang mengatur jika kepala daerah yang tersangkut terdakwa harus dinonaktifkan sementara.( Baca: Empat Fraksi Minta Kemendagri Jelaskan Status Ahok )
(whb)
