Anak Buah Ditangkap OTT, Wali Kota Bandung Bakal Diperiksa
Selasa, 31 Januari 2017 - 14:37 WIB
Anak Buah Ditangkap OTT, Wali Kota Bandung Bakal Diperiksa
A
A
A
BANDUNG - Penyidik Polrestabes Bandung telah memeriksa 15 saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Jajaran Sat Reskrim Polrestabes Bandung terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Bandung Dandan Riza Wardhana, Jumat (27/1/2017).
Tak hanya sampai situ, penyidik pun tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Kemungkinan ada, tergantung hasil penyidikan apabila memang disebutkan oleh saksi mekanisme yang ada kita akan periksa tapi itu masih jauh sekarang proses ke dalem dulu," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Yoris Maulana, kepada wartawan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (31/1/2017).
Polisi terus melakukan pengembangan terkait kasus OTT pungli di tubuh pemerintahan Kota Bandung ini. Seperti diketahui Jajaran Sat Reskrim Polrestabes Bandung telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Bandung Dandan Riza Wardhana, Jumat (27/1/2017).
Dalam gelar perkara beberapa waktu lalu kepolisian menyebutkan saat melakukan OTT menyita uang Rp364 juta, dan USD24,800, dan 124 poundsterling, tabungan Rp500 juta, serta dua unit mobil dan satu unit motor.
"Pemeriksaan bisa berkembang saat ini kita fokuskan ke dalam dulu," terangnya.
Sementara itu Satgas Saber Pungli Pusat mengapresiasi langkah kinerja Polrestabes Bandung, dia pun mengharapkan tak ada lagi pungutan liar (pungli) yang terjadi. Untuk itu pihaknya menegaskan agar setiap dinas di pemerintahan untuk berpikir dua kali agar tidak macam-macam melakukan pungli.
Penegakan kasus pungli ini menjadi atensi serius Satgas Saber Pungli, pasalnya hal ini menjadi harapan masyarakat dan Presiden Joko Widodo. "Namanya pungli, serius!, bahkan yang kecil pun Rp10 ribu diurusi Presiden apalagi jutaan. Kita harapkan ga ada lagi pungli-pungli cepat atau lambat," jelasnya.
Seperti diketahui praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara, untuk membersihkan dan memberantas praktik pungli pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapj bersih pungutan (saber pungli) yang langsung berkedudukan dibawah tanggung jawab Presiden Joko Widodo.
Pihaknya akan terus mendorong penindakan pembersihan praktik pungli ini, dengan memberikan bantuan dan dukungan personil untuk menyapu bersih praktek pungli di tubuh pemerintahan khususnya.
"Pasti kita jalan terus tidak menutup kemungkinan di dinas-dinas lain kalau ada tindak lanjut. Ga usah ragu. Siapapun yang melaksanakan pungli dibersihkan," tegasnya.
Tak hanya sampai situ, penyidik pun tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Kemungkinan ada, tergantung hasil penyidikan apabila memang disebutkan oleh saksi mekanisme yang ada kita akan periksa tapi itu masih jauh sekarang proses ke dalem dulu," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Yoris Maulana, kepada wartawan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (31/1/2017).
Polisi terus melakukan pengembangan terkait kasus OTT pungli di tubuh pemerintahan Kota Bandung ini. Seperti diketahui Jajaran Sat Reskrim Polrestabes Bandung telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Bandung Dandan Riza Wardhana, Jumat (27/1/2017).
Dalam gelar perkara beberapa waktu lalu kepolisian menyebutkan saat melakukan OTT menyita uang Rp364 juta, dan USD24,800, dan 124 poundsterling, tabungan Rp500 juta, serta dua unit mobil dan satu unit motor.
"Pemeriksaan bisa berkembang saat ini kita fokuskan ke dalam dulu," terangnya.
Sementara itu Satgas Saber Pungli Pusat mengapresiasi langkah kinerja Polrestabes Bandung, dia pun mengharapkan tak ada lagi pungutan liar (pungli) yang terjadi. Untuk itu pihaknya menegaskan agar setiap dinas di pemerintahan untuk berpikir dua kali agar tidak macam-macam melakukan pungli.
Penegakan kasus pungli ini menjadi atensi serius Satgas Saber Pungli, pasalnya hal ini menjadi harapan masyarakat dan Presiden Joko Widodo. "Namanya pungli, serius!, bahkan yang kecil pun Rp10 ribu diurusi Presiden apalagi jutaan. Kita harapkan ga ada lagi pungli-pungli cepat atau lambat," jelasnya.
Seperti diketahui praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara, untuk membersihkan dan memberantas praktik pungli pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapj bersih pungutan (saber pungli) yang langsung berkedudukan dibawah tanggung jawab Presiden Joko Widodo.
Pihaknya akan terus mendorong penindakan pembersihan praktik pungli ini, dengan memberikan bantuan dan dukungan personil untuk menyapu bersih praktek pungli di tubuh pemerintahan khususnya.
"Pasti kita jalan terus tidak menutup kemungkinan di dinas-dinas lain kalau ada tindak lanjut. Ga usah ragu. Siapapun yang melaksanakan pungli dibersihkan," tegasnya.
(sms)
