PKH Sebut Kemiskinan di Pangandaran Terjadi Secara Struktural
Sabtu, 07 Januari 2017 - 02:03 WIB
PKH Sebut Kemiskinan di Pangandaran Terjadi Secara Struktural
A
A
A
PANGANDARAN - Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pangandaran Ade Ajat Sudrajat mengatakan, kemiskinan yang ada di kabupaten Pangandaran merupakan faktor dari kemiskinan struktural.
Dia menjelaskan, secara teori kemiskinan terjadi lantaran faktor struktural dan lantaran kondisional.
Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi secara turun temurun, sedangkan kemiskinan kondisional disebabkan oleh kondisi keterpurukan seseorang karena bangkrut secara ekonomi.
Berdasarkan pantauan PKH, jumlah kepala keluarga (KK) miskin yang terdata sebanyak 24.356 yang meliputi 117.000 jiwa yang tersebar di 93 Desa di 10 Kecamatan se Kabupaten Pangandaran.
"Dari angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran rata-rata disebabkan dari kemiskinan struktural yang terjadi secara turun temurun," kata Ade Ajat.
Untuk menanggulangi angka kemiskinan, PKH memiliki tanggung jawab merubah pola pikir masyarakat dengan cara perlindungan kesehatan dan pendidikan.
"Kinerja PKH juga melakukan pendampingan dan monitoring kepada ibu hamil dan balita agar giat mengikuti posyandu dan melakukan monitoring kegiatan pendidikan di sekolah peserta yang terdata oleh pihak PKH," tambahnya.
Ade Ajat menjelaskan, setelahnya masyarakat miskin mendapat pendampingan dari PKH terjadi perubahan pola pikir masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, dari tahun 2015 ke tahun 2016 dari SD ke SMP naik menjadi 95 persen dan dari SMP ke SMA naik menjadi 80 persen.
"Dengan meningkatnya angka minat melanjutkan pendidikan secara otomatis akan berpengaruh pada putusnya mata rantai kemiskinan," paparnya.
Sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran tercatat sebanyak 30.418 jiwa.
Data tersebut berdasarkan rekap data estimasi capaian indikator Kabupaten Pangandaran yang menerangkan angka kemiskinan pada akhir 2016 lalu mencapai 7,70 persen dari jumlah penduduk sebanyak 400.428 jiwa.
Dia menjelaskan, secara teori kemiskinan terjadi lantaran faktor struktural dan lantaran kondisional.
Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi secara turun temurun, sedangkan kemiskinan kondisional disebabkan oleh kondisi keterpurukan seseorang karena bangkrut secara ekonomi.
Berdasarkan pantauan PKH, jumlah kepala keluarga (KK) miskin yang terdata sebanyak 24.356 yang meliputi 117.000 jiwa yang tersebar di 93 Desa di 10 Kecamatan se Kabupaten Pangandaran.
"Dari angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran rata-rata disebabkan dari kemiskinan struktural yang terjadi secara turun temurun," kata Ade Ajat.
Untuk menanggulangi angka kemiskinan, PKH memiliki tanggung jawab merubah pola pikir masyarakat dengan cara perlindungan kesehatan dan pendidikan.
"Kinerja PKH juga melakukan pendampingan dan monitoring kepada ibu hamil dan balita agar giat mengikuti posyandu dan melakukan monitoring kegiatan pendidikan di sekolah peserta yang terdata oleh pihak PKH," tambahnya.
Ade Ajat menjelaskan, setelahnya masyarakat miskin mendapat pendampingan dari PKH terjadi perubahan pola pikir masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, dari tahun 2015 ke tahun 2016 dari SD ke SMP naik menjadi 95 persen dan dari SMP ke SMA naik menjadi 80 persen.
"Dengan meningkatnya angka minat melanjutkan pendidikan secara otomatis akan berpengaruh pada putusnya mata rantai kemiskinan," paparnya.
Sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran tercatat sebanyak 30.418 jiwa.
Data tersebut berdasarkan rekap data estimasi capaian indikator Kabupaten Pangandaran yang menerangkan angka kemiskinan pada akhir 2016 lalu mencapai 7,70 persen dari jumlah penduduk sebanyak 400.428 jiwa.
(nag)
