JK Minta Penanganan Dampak Banjir Bima Dipercepat

BIMA - Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan dampak banjir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam kunjunganannya ke Posko Tanggap Darurat di Kantor Wali Kota pada Rabu (28/12/2016) di Bima menginstruksikan agar penanganan darurat banjir di Kota Bima dapat lebih dipercepat.

"Makin cepat makin baik dalam penanganan bencana banjir. Makin lama biaya akan makin besar dan timbul penyakit karena sampah dan lumpur. Juga makin keras endapan lumpurnya dan susah dibersihkan," kata JK, seperti tertuang dalam rilis Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

JK juga memberikan arahan agar sumur-sumur warga yang kotor segera dikuras dengan pompa air. Percepatan pembersihan sampah yang terbawa banjir dan perbaikan infrastruktur. Untuk itu keterlibatan masyarakat sangat penting

Menurut JK, Pemda perlu menyiapkan Perda yang isinya bahwa selokan di depan rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah dan harus dibersihkan. Pembangunan selokan yang terbuat dari beton perlu dilengkapi tutup yang mudah dibuka untuk pembersihan.

"Ke depan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus membuat peraturan mengenai pembukaan lahan hutan di Kota Bima. Apa pun yang dilakukan penanganan bencana, bila di hulunya tidak diperbaiki maka setiap tahun akan terus banjir. Langkah-langkah tersebut perlu segera dilaksanakan agar banjir seperti ini tidak terulang lagi," kata JK.

Dalam pertemuan di Posko Tanggap Darurat, kepala BNPB dan wali kota Bima menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemda, relawan, dunia usaha dan masyarakat selama tanggap darurat.

"Perlu disiapkan program perbaikan jangka pendek, menengah, dan panjang agar penanganan bagi masyarakat yang terkena bencana dapat dilakukan dengan baik. Begitu juga ke depan adalah melindunginya agar tidak terulang lagi sehingga penanganan jangka menengah dan panjang saat rehabilitasi dan rekonstruksinya bisa lebih baik dan aman. Daerah rawan longsor dapat ditanami pohon bambu karena lebih efisien dan kuat menahan longsor."

Selanjutnya, JK melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Lapangan Mabes TNI di Convention Hall, kemudian mengunjungi Pos Pengungsi di Masjid Sultan Salahudin dan mengunjungi daerah terdampak banjir di sekitarnya.

JK mengapresiasi penanganan bencana yang telah dilakukan oleh BNPB, Pemda NTB dan Bima, Kementerian Sosial, Kementerian PU Pera, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, Basarnas, K/L lainnya, NGO, relawan, dan lainnya.