Mantan Bupati Karawang Menduga Ada Uang Pelicin Pemberian Izin Properti
Mantan Bupati Karawang Menduga Ada Uang Pelicin Pemberian Izin Properti
A
A
A
KARAWANG - Anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar mengaku prihatin dengan kebijakan Pemkab Karawang yang begitu mudah mengeluarkan perizinan alih fungsi lahan pertanian untuk properti.
Dia menduga mudahnya Pemkab Karawang mengeluarkan izin karena ada 'uang pelicin' sehingga alih fungsi lahan terus terjadi.
Apalagi Pemkab Karawang terus menunda pembuatan Perda tentang LP2B ( lahan pertanian pangan berkelanjutan) untuk membatasi alih fungsi lahan.
"Saya prihatin dengan semakin mudahnya Pemkab mengeluarkan perizinan untuk perumahan di lahan sawah teknis. Mulai dari Ciampel sampai Karawang Barat sawah teknis habis semuanya karena alih fungsi lahan untuk properti." kata mantan Bupati Karawang periode itu, menanggapi habisnya lahan pertanian di Karawang.
Menurut Dadang, masyarakat Karawang harus jeli dengan penerbitan izin yang dikeluarkan pemerintah. Pasalnya dia menduga hal itu terjadi karena adanya uang pelicin untuk kemudahan mendapatkan izin oleh pengusaha properti.
"Bohong kalau tidak ada uang pelicin apalagi luas lahan yang mencapai ratusan hektar. Makanya saya minta masyarakat mengawasi dengan jeli soal ini karena ini menyengkut kepentingan umum," katanya.
Dadang mengingatkan kepada Pemkab Karawang untuk tidak main-main mengeluarkan izin yang menghabisi lahan sawah teknis. Dia menyebut uang dari hasil pelicin tidak berkah dan bisa membuat pejabat yang menerimanya bakal terkena masalah.
"Contohnya pejabat-pejabat yang nakal yang saat memegang jabatan sekarang hidupnmya susah dan sakit-sakit. Harta yang didapat dari uang tersebut tidak bisa dinikmati lagi karena sudah habis untuk biaya berobat," katanya.
Sinyalemen adanya uang pelicin dibantah oleh Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Wawan Setiawan.
menurutnya semua perizinan yang dikeluarkan Pemkab Karawang untuk properti sudah sesuai dengan prosedur.
"Kita bekerja sesuai dengan aturan yaitu peraturan daerah dan ada SOP nya makanya kita berani mengeluarkan izin," pungkasnya.
Dia menduga mudahnya Pemkab Karawang mengeluarkan izin karena ada 'uang pelicin' sehingga alih fungsi lahan terus terjadi.
Apalagi Pemkab Karawang terus menunda pembuatan Perda tentang LP2B ( lahan pertanian pangan berkelanjutan) untuk membatasi alih fungsi lahan.
"Saya prihatin dengan semakin mudahnya Pemkab mengeluarkan perizinan untuk perumahan di lahan sawah teknis. Mulai dari Ciampel sampai Karawang Barat sawah teknis habis semuanya karena alih fungsi lahan untuk properti." kata mantan Bupati Karawang periode itu, menanggapi habisnya lahan pertanian di Karawang.
Menurut Dadang, masyarakat Karawang harus jeli dengan penerbitan izin yang dikeluarkan pemerintah. Pasalnya dia menduga hal itu terjadi karena adanya uang pelicin untuk kemudahan mendapatkan izin oleh pengusaha properti.
"Bohong kalau tidak ada uang pelicin apalagi luas lahan yang mencapai ratusan hektar. Makanya saya minta masyarakat mengawasi dengan jeli soal ini karena ini menyengkut kepentingan umum," katanya.
Dadang mengingatkan kepada Pemkab Karawang untuk tidak main-main mengeluarkan izin yang menghabisi lahan sawah teknis. Dia menyebut uang dari hasil pelicin tidak berkah dan bisa membuat pejabat yang menerimanya bakal terkena masalah.
"Contohnya pejabat-pejabat yang nakal yang saat memegang jabatan sekarang hidupnmya susah dan sakit-sakit. Harta yang didapat dari uang tersebut tidak bisa dinikmati lagi karena sudah habis untuk biaya berobat," katanya.
Sinyalemen adanya uang pelicin dibantah oleh Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Wawan Setiawan.
menurutnya semua perizinan yang dikeluarkan Pemkab Karawang untuk properti sudah sesuai dengan prosedur.
"Kita bekerja sesuai dengan aturan yaitu peraturan daerah dan ada SOP nya makanya kita berani mengeluarkan izin," pungkasnya.
(nag)
Explore More