Pemkab Blitar Awasi Maraknya SPBU Mini

BLITAR - Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mengawasi maraknya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini. SPBU kecil yang banyak bermunculan di rumah penduduk dengan pengelolaan perorangan itu dikhawatirkan tidak mematuhi kaidah takaran bahan bakar."Saat ini, kita tengah melakukan pantauan ke lapangan," ujar Kepala Disperindag Kabupaten Blitar, Molan kepada wartawan, Rabu (14/12).Dari pantauan dinas, beberapa SPBU mini muncul di wilayah Kecamatan Kesamben, yakni di sekitar Desa Pagerwojo. Kemudian di wilayah Kecamatan Nglegok, di sekitar Pasar Ngentak Desa Kedawung. SPBU ini milik perorangan dengan satu orang pekerja. Secara konstruksi serupa dengan SPBU pada umumnya, hanya saja ukuranya lebih kecil.Secara ekonomi, fenomena SPBU mini menunjukkan tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Artinya usaha SPBU tidak hanya dimonopoli para pemodal besar. Kelompok ekonomi menengah juga bisa memilikinya. Menurut Molan, saat ini pihaknya masih fokus pada pemantauan takaran, sebab tidak tertutup kemungkinan terjadi penyelewengan yang merugikan konsumen.Terkait legalitas, dia masih akan melakukan kajian ulang, termasuk berkonsultasi dengan institusi terkait di pusat. Sebab hingga kini, Molan belum tahu apakah usaha SPBU mini dibolehkan atau tidak. "Kita belum tahu aturannya, apakah pendirian SPBU mini ini dibolehkan atau tidak. Kalau dilarang tentunya akan ada langkah lanjutan," paparnya. Sementara, aktivis sosial Zaenal Arifin melihat fenomena SPBU mini sebagai terobosan ekonomi. Hal itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi positif. Karenanya dia berharap pemerintah bijaksana menyikapinya, yakni memberikan terobosan hukum jika memang belum ada ketentuan yang mengaturnya."Langkah bijak pemerintah adalah melakukan pembinaan. Bukan mematikan. Sebab ini sebagai bagian dari tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat," ujar Zaenal Arifin.