Soal UMK, Buruh Sumedang Kecewa Keputusan Gubernur
Kamis, 08 Desember 2016 - 17:36 WIB
Soal UMK, Buruh Sumedang Kecewa Keputusan Gubernur
A
A
A
SUMEDANG - Perwakilan buruh se Kabupaten Sumedang mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumedang pada tahun 2017.
"Kenaikan UMK yang ditetapkan gubernur masih sangat jauh dari harapan buruh, yakni sebesar 30% dari UMK 2016," ujarnya perwakilan buruh Asep Budiman saat sosialisasi antara pihak perwakilan buruh, unsur pengusaha, dewan pengupahan, serta pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sumedang, Kamis (8/12/2016).
Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah dinilai masih menutup mata terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan yang disuarakan buruh, khususnya di Jawa Barat.
"Dengan keputusan Gubernur Jabar ini, pemerintah juga tampak nyata masih menutup mata pada tuntutan kesejahteraan yang disuarakan buruh," tuturnya.
Sementara di pihak lain, Ketua Apindo Sumedang Endang Juhana menilai, tuntutan kenaikan UMK tahun 2013 sebesar 30% akan sangat memberatkan perusahaan/kalangan pengusaha di Sumedang.
"Jika tuntutan kenaikan sebesar 30% direalisasikan kami keberatan karena akan sangat memberatkan. Karenanya kami mengapresiasi kenaikan UMK 2017 yang diputuskan gubernur sebelumnya. Sebab, kenaikan 8, 25% itu sangat wajar berdasarkan kajian dengan ketentuan situasi ekonomi saat ini," katanya.
Sementara, Kepala Dinsosnakertrans Sumedang Dadi Mulyadi menuturkan, saat ini upah buruh memang masih menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan khususnya di wilayah Sumedang.
"Pascaaksi demo buruh beberapa waktu lalu terkait dengan tuntutan kenaikkan UMK 2017, kami berkewajiban untuk menyosialisasikan UMK 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Jabar tersebut meski kalangan buruh masih ada yang kecewa dengan hal ini. Kenaikan UMK Sumedang sendiri, naik 8, 25% atau Rp2.463.461," pungkasnya.
"Kenaikan UMK yang ditetapkan gubernur masih sangat jauh dari harapan buruh, yakni sebesar 30% dari UMK 2016," ujarnya perwakilan buruh Asep Budiman saat sosialisasi antara pihak perwakilan buruh, unsur pengusaha, dewan pengupahan, serta pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sumedang, Kamis (8/12/2016).
Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah dinilai masih menutup mata terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan yang disuarakan buruh, khususnya di Jawa Barat.
"Dengan keputusan Gubernur Jabar ini, pemerintah juga tampak nyata masih menutup mata pada tuntutan kesejahteraan yang disuarakan buruh," tuturnya.
Sementara di pihak lain, Ketua Apindo Sumedang Endang Juhana menilai, tuntutan kenaikan UMK tahun 2013 sebesar 30% akan sangat memberatkan perusahaan/kalangan pengusaha di Sumedang.
"Jika tuntutan kenaikan sebesar 30% direalisasikan kami keberatan karena akan sangat memberatkan. Karenanya kami mengapresiasi kenaikan UMK 2017 yang diputuskan gubernur sebelumnya. Sebab, kenaikan 8, 25% itu sangat wajar berdasarkan kajian dengan ketentuan situasi ekonomi saat ini," katanya.
Sementara, Kepala Dinsosnakertrans Sumedang Dadi Mulyadi menuturkan, saat ini upah buruh memang masih menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan khususnya di wilayah Sumedang.
"Pascaaksi demo buruh beberapa waktu lalu terkait dengan tuntutan kenaikkan UMK 2017, kami berkewajiban untuk menyosialisasikan UMK 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Jabar tersebut meski kalangan buruh masih ada yang kecewa dengan hal ini. Kenaikan UMK Sumedang sendiri, naik 8, 25% atau Rp2.463.461," pungkasnya.
(nag)
