Soal KUA-PPAS, Plt Gubernur DKI Tepis Tudingan Ahok
Jum'at, 25 November 2016 - 17:05 WIB
Soal KUA-PPAS, Plt Gubernur DKI Tepis Tudingan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Dituding membongkar habis Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 yang disusun Ahok, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono membantahnya. Sumarsono (Soni) malah balik bertanya kepada Ahok, bagian mana yang dirombak oleh dirinya.
"Saya tidak tahu yang dirombak yang mana, yang jelas saya bantu mempercepat. Kalau penambahan jelas dong pendapatan berubah kan," kata Soni, panggilan akrab pria ini usai apel Peringatan Hari Guru di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).
Soni menjelaskan jika KUA-PPAS merupakan kebijakan kesepakatan eksekutif dan legislatif dan mewakili rakyat seluruh Indonesia. Sehingga dianggap penting bagi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. (Baca: Ahok Tuding Plt Gubernu DKI Bongkar KUA-PPAS Susunannya)
"Jadi boleh turun boleh naik. Hari ini naik (nilai KUA-PPAS) karena DPRD DKI dan Pemprov sepakat mengoptimalkan pendapatan daerah yang meningkat. Daripada dikosongkan lebih baik untuk pelayanan publik," kata Dirjen Otda Kemendagri itu.
Perlu diketahui, beberapa waktu yang lalu, Ahok menuding Sumarsono merombak habis KUA-PPAS 2017 yang ia tinggalkan. Hal ini terlihat dari adanya rencana anggaran dana hibah untuk Bamus Betawi hingga Rp5 miliar.
"Saya tidak tahu yang dirombak yang mana, yang jelas saya bantu mempercepat. Kalau penambahan jelas dong pendapatan berubah kan," kata Soni, panggilan akrab pria ini usai apel Peringatan Hari Guru di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).
Soni menjelaskan jika KUA-PPAS merupakan kebijakan kesepakatan eksekutif dan legislatif dan mewakili rakyat seluruh Indonesia. Sehingga dianggap penting bagi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. (Baca: Ahok Tuding Plt Gubernu DKI Bongkar KUA-PPAS Susunannya)
"Jadi boleh turun boleh naik. Hari ini naik (nilai KUA-PPAS) karena DPRD DKI dan Pemprov sepakat mengoptimalkan pendapatan daerah yang meningkat. Daripada dikosongkan lebih baik untuk pelayanan publik," kata Dirjen Otda Kemendagri itu.
Perlu diketahui, beberapa waktu yang lalu, Ahok menuding Sumarsono merombak habis KUA-PPAS 2017 yang ia tinggalkan. Hal ini terlihat dari adanya rencana anggaran dana hibah untuk Bamus Betawi hingga Rp5 miliar.
(ysw)
