FPI Riau: Demo Damai Kok Dibilang Mau Makar
Selasa, 22 November 2016 - 17:25 WIB
FPI Riau: Demo Damai Kok Dibilang Mau Makar
A
A
A
PEKANBARU - Ketua DPW Front Pembela Islam (FPI) Riau, Ade Hasibuan menilai pernyataan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyatakan bahwa aksi demo damai pada 2 Desember 2016 akan ada upaya makar, berlebihan. Karena demo umat pada 2 Desember mendatang merupakan aksi damai dipimpin para ulama yang terpanggil hati nuraninya atas kasus penistaan Alquran oleh Cagub Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kita heran, aksi demo damai dibilang mau ada upaya makar. Kapolri dan Istana kita nilai terlalu berlebihan menghembuskan adanya isu makar," kata Ketua FPI Riau Ade, Selasa (22/11/2016).
Menurut dia, menyuarakan aspirasi di muka umum adalah hak warga negara, Polri dalam hal sebagai pengayom masyarakat seharusnya bersifat objektif.
Dia menjelaskan, aksi demo damai dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada 2 Desember mendatang merupakan panggilan hati, bukan karena masalah Pilkada DKI Jakarta.
"Bila ada warga menyampaikan aspirasi, ya tugas polisi seharusnya menjaga keamanan. Bila ada pihak lain yang melakukan memprokavokasi tugas polisi yang menangkap. Cari tahu dia siapa, bila ada bukti proses. Kalau kita tidak mungkin, karena aksi demo setiap daerah dipimpin oleh ulama," timpalnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan rapat bersama bahwa aksi demo damai jilid III agendanya adalah doa bersama untuk mendokan kebaikan negara.
"Kita semua cinta Indonesia. Kita berharap jangan ada yang memperkeruh suasana. Jangan lontarkan aksi demo dengan isu makar. Sekali saya tegaskan menyampaikan suara dimuka umum adalah hak warga negara. Insya Allah kita akan demo dengan tertib, damai," tandasnya.
"Kita heran, aksi demo damai dibilang mau ada upaya makar. Kapolri dan Istana kita nilai terlalu berlebihan menghembuskan adanya isu makar," kata Ketua FPI Riau Ade, Selasa (22/11/2016).
Menurut dia, menyuarakan aspirasi di muka umum adalah hak warga negara, Polri dalam hal sebagai pengayom masyarakat seharusnya bersifat objektif.
Dia menjelaskan, aksi demo damai dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada 2 Desember mendatang merupakan panggilan hati, bukan karena masalah Pilkada DKI Jakarta.
"Bila ada warga menyampaikan aspirasi, ya tugas polisi seharusnya menjaga keamanan. Bila ada pihak lain yang melakukan memprokavokasi tugas polisi yang menangkap. Cari tahu dia siapa, bila ada bukti proses. Kalau kita tidak mungkin, karena aksi demo setiap daerah dipimpin oleh ulama," timpalnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan rapat bersama bahwa aksi demo damai jilid III agendanya adalah doa bersama untuk mendokan kebaikan negara.
"Kita semua cinta Indonesia. Kita berharap jangan ada yang memperkeruh suasana. Jangan lontarkan aksi demo dengan isu makar. Sekali saya tegaskan menyampaikan suara dimuka umum adalah hak warga negara. Insya Allah kita akan demo dengan tertib, damai," tandasnya.
(sms)
