Ahok Tersangka dan Tak Ditahan, Polri Dinilai Tebang Pilih

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menyayangkan langkah Polri yang tidak langsung menahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias (Ahok) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Nasir mengatakan, sejumlah kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia di masa lalu bisa dijadikan yurisprudensi bagi Kepolisian untuk menahan Ahok.

"Jika Ahok tidak ditahan menunjukkan bahwa kesetaraan hukum yang dituntut mahasiswa saat Reformasi 98 sudah hilang," kata Nasir dalam diskusi bertajuk Akankah Ahok Dipenjara? di kantor PB HMI, Pasar Rumput, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Nasir menilai, alasan Polri tidak menahan Ahok tidak masuk akal. Terlebih, kata Nasir, kasus yang membelit Ahok adalah persoalan dugaan penistaan agama yang memiliki posisi sentral bagi umat Islam di Indonesia.

"Agama itu memiliki posisi sentral di tengah umat. Alasan Polisi tidak menahan Ahok ini bikin miris," kata Nasir. (Baca: Resmi, Ahok Tersangka Penistaan Agama)

Sementara itu, politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, langkah Polri tidak menahan Ahok adalah tindakan diskriminatif. Bagi Doli, status tersangka sudah cukup menjadi alasan bagi Polri untuk menahan Ahok.

"Kalau Kapolri menyatakan tidak pandang bulu pada provokator dalam demo, seharusnya Kapolri juga tidak pandang bulu dengan penista agama," kata Doli.

Dalam kesempatan itu, Doli juga mengkritisi soal statemen Kapolri yang melarang demonstrasi 2 Desember 2016 dilakukan di jalan protokol di Jakarta.

Doli mengatakan, larangan tersebut sengaja dikeluarkan Polri untuk menggembosi aksi umat Islam dalam menuntut supremasi hukum. Menurutnya, jika Polri tidak ingin ada demonstrasi besar, maka tuntutan untuk penjarakan Ahok harus dipenuhi.

"Aksi demonstrasi dilegalkan Undang Undang. Taruhannya begitu besar untuk melindungi Ahok jika harus membenturkan masyarakat dengan aparat," kata Doli.