Plt Gubernur DKI Diminta Konsisten Jaga Netralitas PNS
Selasa, 15 November 2016 - 15:04 WIB
Plt Gubernur DKI Diminta Konsisten Jaga Netralitas PNS
A
A
A
JAKARTA - Solidaritas Aksi Perubahan untuk Jakarta (Sapu Jakarta) meminta Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono konsisten menegakkan netralitas PNS.
Ketua SAPU Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan, Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi yang hadir dalam kampanye cawagub Djarot Saiful Hidayat merupakan pelanggaran. Pengakuan Anas Efendi kepada Panwaslu terkait kehadiran di lokasi kampanye Djarot di Kembangan Utara pada 9 November lalu hanyalah alasan.
"Anas tidak mungkin ujuk-ujuk datang ke acara kampanye kalau tidak ada yang mengundang. Ada koneksitas antara Wali Kota Jakarta Barat dengan Djarot, dugaan pelanggarannya sangat jelas kaitannya," kata Harry kepada wartawan, Selasa (15/11/2016).
"Kami meminta Panwaslu Jakarta Barat tidak terpengaruh dengan pihak manapun. Kalau benar Djarot tahu hukum dan mau fair play ketika melihat kehadiran Anas seharusnya segera meminta Anas meninggalkan tempat kampanye. Panwas harus berikan sanksi kepada keduanya," kata Hary Ata Hutabarat melalui rilis yang diterima wartawan, Selasa (15/11).
Selain itu, Hary berharap Plt Gubernur DKI Sumarsono tetap dapat menjaga netralitas PNS seperti yang diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah. Harry menyayangkan sikap Plt yang sebelumnya menggebu gebu dalam menunjukan sikap tegas terkait netralitas PNS, namun tiba-tiba hanya menyerahkan masalah ini ke Panwaslu.
"Sikap itu diduga inkonsiten dan terdapat konspirasi untuk saling mengamankan. Publik bisa saja diberikan retorika ketegasannya tapi kami tidak akan terkecoh dengan sikapnya yang "mendua". Hal ini sebenarnya ujian awal Plt Gubernur DKI belum apa apa sudah tidak konsisten bagaimana kalau hal ini dibiarkan," ucapnya.
Ketua SAPU Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan, Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi yang hadir dalam kampanye cawagub Djarot Saiful Hidayat merupakan pelanggaran. Pengakuan Anas Efendi kepada Panwaslu terkait kehadiran di lokasi kampanye Djarot di Kembangan Utara pada 9 November lalu hanyalah alasan.
"Anas tidak mungkin ujuk-ujuk datang ke acara kampanye kalau tidak ada yang mengundang. Ada koneksitas antara Wali Kota Jakarta Barat dengan Djarot, dugaan pelanggarannya sangat jelas kaitannya," kata Harry kepada wartawan, Selasa (15/11/2016).
"Kami meminta Panwaslu Jakarta Barat tidak terpengaruh dengan pihak manapun. Kalau benar Djarot tahu hukum dan mau fair play ketika melihat kehadiran Anas seharusnya segera meminta Anas meninggalkan tempat kampanye. Panwas harus berikan sanksi kepada keduanya," kata Hary Ata Hutabarat melalui rilis yang diterima wartawan, Selasa (15/11).
Selain itu, Hary berharap Plt Gubernur DKI Sumarsono tetap dapat menjaga netralitas PNS seperti yang diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah. Harry menyayangkan sikap Plt yang sebelumnya menggebu gebu dalam menunjukan sikap tegas terkait netralitas PNS, namun tiba-tiba hanya menyerahkan masalah ini ke Panwaslu.
"Sikap itu diduga inkonsiten dan terdapat konspirasi untuk saling mengamankan. Publik bisa saja diberikan retorika ketegasannya tapi kami tidak akan terkecoh dengan sikapnya yang "mendua". Hal ini sebenarnya ujian awal Plt Gubernur DKI belum apa apa sudah tidak konsisten bagaimana kalau hal ini dibiarkan," ucapnya.
(whb)
