IPW: Polri Lebay Kerahkan Polisi Bersorban di Demo 4 November
Kamis, 03 November 2016 - 05:20 WIB
IPW: Polri Lebay Kerahkan Polisi Bersorban di Demo 4 November
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras rencana Polri yang akan menurunkan aparat kepolisian berjubah dan bersorban dalam pengamanan aksi demo 4 November 2016 nanti. Polri seharusnya tetap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan masyarakat.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, dalam situasi apapun, Polri jangan lebay dan harus mampu menjaga profesionalismenya serta harus proporsional. Artinya, sesuai SOP, dalam menjaga keamanan Polri hanya bisa melakukan keamanan terbuka dengan pakaian seragam dan pengamanan tertutup dengan pakaian preman.
"Tak ada ketentuan kalau anggota Polri diperbolehkan mengenakan jubah dan sorban dalam menjaga keamanan. Sebab, anggota Polri merupakan anggota kepolisian nasional dan bukan anggota polisi keagamaan tertentu," kata Neta pada Sindonews, Rabu, 2 November 2016.
Menurut Neta, jika sampai terjadi bentrokan dalam aksi demo itu, akan muncul kesan massa keagamaan tertentu bentrokan dengan polisi keagamaan tertentu. Itu pun akan merusak bangsa Indonesia ke depannya nanti.
Neta mengungkapkan, rencana Polri menurunkan polisi berjubah dan bersorban semakin mantap setelah dilakukan gelar pasukan di Monas pada Rabu pagi kemarin ini. Sejumlah polisi berjubah dan bersorban dipertontonkan di media pula.
Itu, kata Neta, malah semakin menunjukkan Polri seakan mengakomodir isu SARA dalam aksi demo 4 November 2016 nanti. Padahal, Polri seharusnya tetap menjadi polisi yang berwawasan NKRI, yang profesional dan proporsional serta jangan diseret-seret ke dalam isu ataupun konflik SARA.
Polri pun diminta jangan terjebak ke dalam warna agama tertentu. Sebab, jika Polri larut dalam isu itu, internal Polri sendiri yang akan terpecah dengan isu dan konflik SARA.
"IPW menilai, dalam menyikapi isu demo 4 November itu, Polri grogi dan kebingungan. Itu ditandai adanya perintah tembak ditempat dan akan memakaikan rok bagi polisi yang tidak berani melakukan tembak ditempat, yang kemudian pernyataan itu dibantah," tuturnya.
Kemudian, beber Neta, pengerahan polisi berjubah dan bersorban. Padahal, itu akan merugikan Polri. Apalagi jika polisi yang berjubah dan bersorban itu menjadi korban saat terjadi bentrok. Maka itu, IPW pun mendesak agar Polri membatalkan rencananya untuk menurunkan polisi berjubah dan bersorban.
Neta menjelaskan, IPW pun berharap Presiden Jokowi konsisten dengan omongan dan janjinya, tidak akan melakukan intervensi dalam kasus hukum yang menyangkut Ahok. Dengan begitu, Polri tidak terbebani dan tercoreng citranya akibat kasus tersebut.
Neta menambahkan, polisi patut diingatkan karena intervensi kekuasaan dalam kasus hukum bukan yang pertama. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi saja, sudah ada tiga kasus hukum yang diintervensi kekuasaan, seperti pada kasus Novel Baswedan, Bambang Widjojanto, dan Abraham Samad, yang seharusnya bisa diselesaikan lewat pengadilan.
"IPW tetap berharap Polri profesional dan proporsional dan jangan lebay. Presiden Jokowi pun harus konsisten akan janjinya dalam kasus Ahok agar Polri tidak menjadi bulan bulanan masyarakat," katanya.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, dalam situasi apapun, Polri jangan lebay dan harus mampu menjaga profesionalismenya serta harus proporsional. Artinya, sesuai SOP, dalam menjaga keamanan Polri hanya bisa melakukan keamanan terbuka dengan pakaian seragam dan pengamanan tertutup dengan pakaian preman.
"Tak ada ketentuan kalau anggota Polri diperbolehkan mengenakan jubah dan sorban dalam menjaga keamanan. Sebab, anggota Polri merupakan anggota kepolisian nasional dan bukan anggota polisi keagamaan tertentu," kata Neta pada Sindonews, Rabu, 2 November 2016.
Menurut Neta, jika sampai terjadi bentrokan dalam aksi demo itu, akan muncul kesan massa keagamaan tertentu bentrokan dengan polisi keagamaan tertentu. Itu pun akan merusak bangsa Indonesia ke depannya nanti.
Neta mengungkapkan, rencana Polri menurunkan polisi berjubah dan bersorban semakin mantap setelah dilakukan gelar pasukan di Monas pada Rabu pagi kemarin ini. Sejumlah polisi berjubah dan bersorban dipertontonkan di media pula.
Itu, kata Neta, malah semakin menunjukkan Polri seakan mengakomodir isu SARA dalam aksi demo 4 November 2016 nanti. Padahal, Polri seharusnya tetap menjadi polisi yang berwawasan NKRI, yang profesional dan proporsional serta jangan diseret-seret ke dalam isu ataupun konflik SARA.
Polri pun diminta jangan terjebak ke dalam warna agama tertentu. Sebab, jika Polri larut dalam isu itu, internal Polri sendiri yang akan terpecah dengan isu dan konflik SARA.
"IPW menilai, dalam menyikapi isu demo 4 November itu, Polri grogi dan kebingungan. Itu ditandai adanya perintah tembak ditempat dan akan memakaikan rok bagi polisi yang tidak berani melakukan tembak ditempat, yang kemudian pernyataan itu dibantah," tuturnya.
Kemudian, beber Neta, pengerahan polisi berjubah dan bersorban. Padahal, itu akan merugikan Polri. Apalagi jika polisi yang berjubah dan bersorban itu menjadi korban saat terjadi bentrok. Maka itu, IPW pun mendesak agar Polri membatalkan rencananya untuk menurunkan polisi berjubah dan bersorban.
Neta menjelaskan, IPW pun berharap Presiden Jokowi konsisten dengan omongan dan janjinya, tidak akan melakukan intervensi dalam kasus hukum yang menyangkut Ahok. Dengan begitu, Polri tidak terbebani dan tercoreng citranya akibat kasus tersebut.
Neta menambahkan, polisi patut diingatkan karena intervensi kekuasaan dalam kasus hukum bukan yang pertama. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi saja, sudah ada tiga kasus hukum yang diintervensi kekuasaan, seperti pada kasus Novel Baswedan, Bambang Widjojanto, dan Abraham Samad, yang seharusnya bisa diselesaikan lewat pengadilan.
"IPW tetap berharap Polri profesional dan proporsional dan jangan lebay. Presiden Jokowi pun harus konsisten akan janjinya dalam kasus Ahok agar Polri tidak menjadi bulan bulanan masyarakat," katanya.
(whb)
