BNP2TKI Tetap Kawal TKI Korban Kapal Tenggelam

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menjamin lembaganya mengawal proses pencarian dan pemulangan TKI yang menjadi korban tenggelamnya kapal di Perairan Batam. Meski 93 TKI yang diangkut kapal itu merupakan TKI unprosedural (ilegal), Negara tetap berkewajiban untuk memberikan hak perlindungan bagi mereka sebagai warganya.

“Ini memang mereka TKI unprosedural. Tetapi, dalam masalah seperti ini Negara wajib hadir. Maka dari itu, kita terus mengawal pencarian korban sampai semua ditemukan, kemudian terhadap korban meninggal, kita akan kawal jenazahnya diantar sampai ke keluarganya, dan bagi korban yang selamat, kita akan pastikan mereka dipulangkan sampai rumah juga sampai keluarganya,” kata Nusron Wahid, seusai sidang kabinet paripurna, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Menurut Nusron, sebenarnya BNP2TKI tidak ada hentinya untuk mensosialisasikan pentingnya menempuh cara-cara prosedural bagi warga Negara yang berkeinginan menjadi TKI di luar negeri. Sebab, kata dia, jika memaksakan untuk berangkat menjadi TKI secara unprosedural risikonya sangat tinggi.

“Selain akan menghadapi persoalan hukum di luar negeri karena tidak melalui jalur yang benar dan tidak ada dokumen resmi, mereka juga sangat rawan dari sisi keamanan. Kalau ke Malaysia misalkan, banyak yang nekat menggunakan kapal kecil yang rawan kecelakaan. Kita tentu tidak mau hal seperti itu terus terjadi, karena pemerintah tentu tidak ingin ada nyawa yang menjadi korban akibat nekat menjadi TKI dengan cara-cara seperti itu,” ujarnya.